DPR Desak Boeing Recall Max 8

FIN.CO.ID, JAKARTA – Produsen pesawat asal Amerika Serikat, Boeing akhirnya melarang terbang seluruh armada pesawat 737 Max setelah penyelidik FAA menemukan bukti baru di lokasi jatuhnya Ethiopian Airlines serta data satelit.

Pelarangan ini terkait kecelakaan fatal boeing 737 max 8 selama lima bulan terakhir yaitu Lion Air di Indonesia pada Oktober silam yang menewaskan 189 orang dan minggu kemarin di Addis Ababa, Ethiopia, yang menewaskan 157 penumpang.

Menanggapi hal tersebut, Wakil ketua Komisi V DPR RI dari fraksi Demokrat yang membidangi perhubungan, Anton Suratto mendesak pemerintah agar boeing dapat melakukan recall atau pemanggilan ke pabrik terhadap pesawat 737 max 8.

“Dengan adanya pernyataan larangan terbang ini, saya rasa pemerintah melalui kemenhub harus sudah mengambil sikap tegas untuk mengembalikan pesawat 737 max 8 ke boeing. Ini sudah sangat mengkhawatirkan dan meresahkan dari keamanan dan kenyamanan pengguna jasa penerbangan. Ini menyangkut nyawa manusia, jangan ditunda lagi,” ujar Anton dalam keterangan tertulisnya yang diterima Fajar Indonesia Network di Jakarta, Kamis (14/3).

Anton mengaku khawatir jika ini terus ditunda maka akan merugikan bisnis penerbangan indonesia, termasuk masyarakat yang selama ini mengandalkan pesawat sebagai salah satu transportasi jarak jauh.

“Segera ganti 737 max 8 dengan seri pesawat yang lebih aman, nyaman dan layak terbang agar roda bisnis penerbangan di indonesia ini bisa terus berjalan. Jangan sampai pilot-pilot kita menganggur karena hal seperti ini, segera recall,” ucapnya

Hal senada juga disampaikan oleh, Anggota Komisi V DPR-RI, Bambang Haryo Soekartono mengambil sikap atas penghentian terbang pesawat boeing 737 Max 8 dan 9, usai jatuhnya Ethiopian Airlines tujuan Nairobi.

Menurut Bambang, dirinya menyambut baik dan mendukung kebijakan Pemerintah melarang pesawat jenis tersebut untuk terbang di Indonesia, lantaran hal itu dapat menyelamatkan nyawa publik.

Nyawa publik ini sangat penting, tidak bisa dibeli dengan apapun, dikasih 2.000 Triliun pun tidak mau, artinya lebih baik mereka tidak dapat uang dari pada kehilangan nyawa Kata Bambang Haryo,

Dilanjutkan Politikus asal Partai Gerindra, Max 8 ini sebelumnya juga dilarang terbang sampai adanya penyelidikan, pasca jatuhnya pesawat Lion Air JT610 yang menewaskan 64 penumpang.

Pihak FBI (Federal Bureau of Investigation) harus dilibatkan untuk memberikan rekomendasi, apakah pesawat itu sudah aman atau belum, termasuk juga melibatkan otoritas penerbangan Amerika agar dapat menilai pesawat yang layak jual ke luar negeri ini semuanya amanUngkap BHS, panggilan akrab Bambang Haryo Soekartono.

Sebelumnya, kemenhub menyatakan akan terus melakukan pengawasan pada pesawat Boeing 737 MAX 8 yang beroperasi di Indonesia yang sudah dilakukan sejak Oktober 2018.

Hingga saat ini kami terus melakukan langkah-langkah perbaikan mulai dari prosedur operasional maupun additional training serta menindaklanjuti Airworthiness Directive yang dikeluarkan Federal Aviation Administration, jelas Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Polana B Pramesti dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/3) lalu.

Selain pengawasan terhadap pengoperasian pesawat, Polana menambahkan,dirinya juga bekerjasama dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Boeing, maupun lembaga penerbangan dunia seperti FAA untuk terus melakukan evaluasi terkait kecelakaan pesawat jenis Boeing 737 MAX 8. Katanya.

(frs/fin)

About Redaksi FIN

Check Also

Jokowi Naikan Tunjangan Pegawai BKPM

FIN.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2019 ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: ga boleh copy paste boss