Beda Pendapat Dewan Pengawas Terorisme

FIN.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Syafi’i mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan rancangan peraturan tentang pembentukan Dewan Pengawas Terorisme kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Pengajuan itu, diakui dirinya sudah dilakukan sejak beberapa bulan lalu. Jauh sebelum peristiwa penagkapan terduga pelaku terorisme di Sibolga, kemarin.

“Di dalam UU No 5/2018 memang mengamanatkan pembentukan Dewan Pengawas Terorisme, paling lambat satu tahun setelah RUU disahkan. RUU ini disahkan pada 21 Juni 2018 lalu. Sebenarnya Komisi III telah mengajukan rancangan peraturan pembentukan Dewan Pengawas sejak tiga bulan lalu. Cuma memang belum dibahas sampai saat ini,” ujarnya ketika dihubungi, Rabu (13/3).

Dewan Pengawas Terorisme, kata dia, bertugas melakukan pengawasan tentang penanganan kasus terorisme. Di mana, pemerintah serta komisi yang membidangi kepolisian dan pertahanan nasional ikut terlibat di dalamnya. Dalam hal ini Komisi I dan III DPR RI.

“Bisa dimaklumi mungkin saat ini anggota DPR RI sedang sibuk di dapilnya. Kita tetap ingatkan agar rancangan peraturan itu segera diproses,” sebutnya.

“Jadi ketika Dewan Pengawas Terorisme telah diproses, kalau ada kejadian seperti di Sibolga, Dewan Pengawas sudah bisa ada di lokasi untuk melakukan pengawasan hari per hari,” imbuh politisi Gerindra asal Sumut ini.

Pencegahan terorisme sudah menjadi tanggungjawan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Teroris). Pencegahan dilakukan dengan tiga cara. Pertama bentuk kewaspadaan nasional. Kedua kontra radikalisasi dan ketiga deradikalisasi.

“Tapi ketika peristiwa terjadi, Dewan Pengawas bisa melakukan pengawasan terhadap penanganannya. Tapi juga di dalam bentuk pencegahan meski yang melakukan BNPT, Dewan Pengawas bisa mengawasi efektivitas kerja yang dilakukan BNPT,” tuturnya.

Berbeda, Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari belum dapat memastikan terkait usulan yang disampaikan oleh Anggota Komisi III Muhammad Syafii dapat berjalan dengan maksimal.

Selain itu, Politisi yang gemar berolahraga ini mengaku belum menerima surat dari Komisi III akan usulan tersebut. Sehingga pihaknya belum dapat memberikan pemaparan secara pasti

“Waktu yang ada sudah dekat, selain itu Komisi I sejauh belum menerima surat usulan tersebut hingga Rabu (13/3) ini, ” kata Kharis ketika menghubungi Fajar Indonesia Network di Jakarta. Kemarin

Namun demikian, Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dari Dapil Jawa Tengah V ini menekankan bahwa teroris adalah musuh bersama. Menurutnya bangsa Indonesia tidak boleh takut dan termakan oleh pelaku teror.

Kharis menyarankan agar seluruh elemen bangsa bersatu dan bersama membangun kesadaran bahwa teror pelaku dan orang di belakangnya adalah musuh bersama.

Oleh sebab itu anggota DPR RI asal Solo ini berharap hadirnya sinergi antar lembaga untuk menganalisa penyebab serta memberikan rekomendasi kebijakan secara utuh.

“Ini tidak bisa diterima. Baru saja Tragedi Mako Brimob, aparat keamanan harus mengungkap identitas pelaku dan aktor pemikir di balik aksi pemboman tersebut tanpa mengaitkannya dengan agama tertentu karena ini kejahatan terhadap kemanusiaan,” tegasnya.

Secara khusus, Kharis sebagai pimpinan Komisi I DPR lebih memilih agar mitranya yakni aparat intelejen, meningkatkan kapasitas deteksi dan peringatan dini sekaligus kapasitas cegah tangkal dini aparat keamanan terutama di pusat keramaian warga.

“Siapapun mastermind atau dalangnya saya katakan kepada mereka, hentikan aksi terorisme ini!” ungkap Kharis.

(frs/fin)

About Redaksi FIN

Check Also

Ini Peta Keunggulan Capres Versi Survei Charta Politika

FIN.CO.ID – Lembaga survei Charta Politika melakukan survei pada 1-9 Maret 2019 terkait elektabilitas calon ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: ga boleh copy paste boss