Kasus Mustafa Seret Dua Saksi

Febri Diansyah/ist

FIN.CO.ID, JAKARTA – Penyidikan Kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2018 terus berjalan. Kali ini komisi antirasuah itu memeriksa Midi Ismanto dan Madani.

Midi Ismanto merupakan Anggota DPRD Lamteng sementara Madani, merupakan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lamteng. Keduanya diperiksa sebagai saksi bagi tersangka mantan Bupati Lamteng, Mustafa, jelas Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Kamis (28/2).

Febri menjelaskan, pemeriksaan terhadap Midi dilakukan guna mendalami dugaan aliran dana pada sejumlah pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang telah ditetapkan sebagai tersangka. “Juga pendalaman proses pembahasan anggaran atau persetujuan pinjaman PT SMI yang menjadi pokok persoalan di awal dalam kasus ini,” terangnya.

Selain memeriksa Midi, penyidik juga menghadirkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Tengah, Madani. Sama seperti Midi, Madani juga diperiksa tim penyidik sebagai saksi bagi Mustafa.

“Penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dugaan aliran ke pihak Bupati Lampung Tengah untuk mendapatkan pekerjaan atau proyek di pemerintah Kabupaten Lampung Tengah,” imbuhnya.

Ditegaskannya, KPK resmi menetapkan mantan Bupati Lamteng Mustafa, seorang pimpinan dan tiga anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng), serta dua pihak swasta sebagai tersangka. Penetapan ini terkait pengembangan perkara dugaan suap kepada anggota DPRD Lamteng terkait pinjaman daerah tahun anggaran 2018.

Keempat anggota DPRD tersebut adalah Ketua DPRD Lamteng Achmad Junaidi S, dan tiga Anggota DPRD Lamteng masing-masing Bunyana, Raden Zugiri, serta Zainudin. Sementara, dua pihak swasta yang dimaksud merupakan Pemilik PT Sorento Nusantara Budi Winarto dan Pemilik PT Purna Arena Yudha Simon Susilo.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwatta menerangkan, Mustafa diduga menerima fee sebesar 10 hingga 20 persen dari ijon sejumlah proyek Dinas Bina Marga Kabupaten Lamteng. Diduga, sedikitnya ia menerima total Rp95 miliar. Dikatakan Alex, total nilai tersebut diterima Mustafa dalam kurun Mei 2017 hingga Februari 2018.

“Sebesar Rp58,6 miliar dengan kode IN BM dari 179 calon rekanan, sisanya Rp36,4 miliar dengan kode IN BP berasal 56 calon rekanan,” ujar Alex.

Sementara itu, sambung Alex, Budi dan Simon diduga memberikan sebagian dana suap dan gratifikasi yang diterima Mustafa senilai Rp12,5 miliar. Mustafa kemudian menjanjikan imbalan berupa proyek yang dikerjakan perusahaan Budi dan Simon akan dibiayai dari dana pinjaman daerah PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Secara rinci, Budi memberikan uang Rp5 miliar yang merupakan fee atas ijon proyek paket pengerjaan ruas jalan senilai total Rp40 miliar. Sementara Simon menyerahkan Rp7,5 miliar yang juga merupakan fee 10 persen dari ijon dua proyek paket pengerjaan peningkatan jalan sebesar Rp76 miliar.

“Uang Rp12,5 miliar tersebut kemudian digunakan Mustafa untuk menyuap empat anggota DPRD Lamteng terkait pengesahan APBD Lamteng 2017 sebesar Rp1,825 miliar, pengesahan APBD Lamteng 2018 Rp9 miliar, dan pengesahan pinjaman Pemkab Lamteng kepada PT SMI sebesar Rp1 miliar,” tukas Alex.

Ditambahkannya, dana pinjaman daerah yang diajukan bagi PT SMI sebesar Rp300 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Untuk merealisasikan pinjaman tersebut, kata Alex, dibutuhkan surat pernyataan yang disetujui DPRD Lamteng sebagai persyaratan MoU dengan PT SMI.

Agar persetujuan dilakukan, anggota DPRD kemudian meminta dana Rp1 miliar kepada Mustafa. “Atas arahan bupati dana tersebut diperoleh dari kontraktor sebesar Rp900 juta. Sementara sisa Rp100 juta lainnya didapat dari dana taktis,” kata Alex.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here