Ryamizad: Tidak Ada Dwi Fungsi ABRI!

    FIN.CO.ID, JAKARTA – Jabatan sipil tidak akan diisi prajurit TNI aktif. Penegasan Menteri Pertahanan RI, Ryamizad Ryacudu ini menjawab polemik yang beredar di masyarakat yang menyebut Dwi Fungsi ABRI akan diaktifkan kembali.

    “Memang ada permintaan yang sudah mau pensiun-pensiun. Tapi jadi tidak seperti Dwi Fungsi ABRI. Jabatan sipil hanya akan diisi para purnawirawan TNI sehingga tidak perlu dikhawatirkan munculnya Dwi Fungsi ABRI seperti di era Orde Baru,” terang Ryamizad di sela-sela Rapat Pleno Khusus Lembaga Pengkajian MPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (27/2).

    Kondisi ini, sambung dia, juga terjadi di beberapa negara seperti Singapura yaitu prajurit keluar atau pensiun dari institusinya lalu masuk di berbagai kementerian. Ia mencontohkan Singapura. “Di sana (Singapura, red) umur 45 tahun tidak bisa naik pangkat lagi atau ada alasan lalu keluar namun masuk ke kementerian-kementerian,” ungkap pria kelahir di Palembang, Sumatera Selatan, 21 April 1950 itu.

    Dia meyakini kebijakan tersebut tidak akan menimbulkan gesekan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) di kementerian dengan purnawirawan. Sayangnya, jendral jebolan Seskoad 1991 itu, enggan menjelaskan alasan dibuatnya kebijakan tersebut. “Saol kebijakan, silahkan detailnya minta keterangan dengan kepada Pak Luhut (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, red),” tegasnya.

    Menanggapi hal ini, Anggota Ombudsman RI, Ninik Rahayu menilai salah satu arah baru kebijakan TNI yaitu penempatan prajurit TNI aktif di jabatan sipil, berpotensi maladministrasi dalam konteks penyalahgunaan wewenang dan prosedur dalam kebijakan publik.

    “Kami sampaikan peringatan dini karena memperhatikan ketentuan UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pintu prajurit masuk ke ranah sipil sudah ditutup rapat,” kata Ninik dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman, Jakarta, Kamis (21/2).

    Dia menjelaskan Pasal 39 UU TNI disebutkan bahwa prajurit TNI dilarang melakukan kegiatan di ruang politik praktis, bisnis, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan legislasi dan kepentingan politis.

    Selain itu menurut dia, dalam Pasal 47 UU TNI disebutkan apabila prajurit TNI aktif yang ingin masuk dalam jabatan sipil maka harus mundur dari institusinya dan menjalani rekrutmen seperti ASN lainnya.”Dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 disebutkan sangat jelas bahwa bagi TNI/Polri yang akan menempati jabatan di sektor sipil maka harus mundur dari jabatannya,” ujarnya.

    Menurut dia, dalam Pasal 47 ayat 2 UU TNI memungkinkan prajurit TNI aktif menempati jabatan tertentu di beberapa lembaga antara lain Mahkamah Agung, Intelijen Negara, Sandi Negara, dan Dewan Pertahanan Nasional. Dia mengatakan kalau mau menempatkan TNI di luar ketentuan Pasal 47 ayat 2 itu maka perlu upaya pembuatan keputusan politik yaitu diambil bersama antara pemerintah dan DPR.

    “Menko Polhukam harus duduk bareng untuk melihat arah baru kebijakan TNI tersebut. Tujuan baik harus melalui proses hukum yang sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya

    Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dalam Rapat Pimpinan TNI 2019 mengusulkan perubahan struktur TNI sekaligus merevisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dia menginginkan eselon satu, eselon dua di kementerian/lembaga bisa diduduki TNI aktif sehingga pangkat kolonel bisa masuk.

    (dbs/ful/fin)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here