Rencana PKPU DPTb Masih Di Atas Meja

    Ketua KPU RI Arief Budiman

    FIN.CO.ID, JAKARTA – Usul Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membuat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang pendistribusian surat suara Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) diamini KPU. Jika pemerintah dan DPR setuju, dipastikan proses pendistribusian akan berlangsung cepat.
    Diketahui, sebagian pemilih yang berpindah TPS terancam tak bisa mencoblos.Polemik ini terjadi karena kendala dalam penyediaan surat suara tambahan yang khusus diperuntukkan bagi pemilih yang berpindah TPS.

    KPU mencatat, jumlah pemilih yang pindah TPS mencapai 275.923 pemilih. Mereka dicatat ke dalam DPTb.
    Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan, jika bagi pemerintah dan DPR mengatakan PKPU ini tidak bertentangan dengan Undang-undang, maka KPU akan menyambut baik.

    “Kita (KPU) sambut positif dong. Tapi saya kaji dulu. Jangan sampai kita sudah buat aturan PKPU ternyata dipersoalkan. Nah kalau PKPU-nya batal kan berisiko dengan hasil pemilu kita. jadi harus hati hati dan paham betul,” ujarnya di Kantor Bawaslu, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (26/2).

    Arief menambahkan, Meski telah memperoleh data keseluruhan DPTb, KPU mengaku kesulitan dalam proses pembuatan PKPU. Pasalnya, regulasi saat ini belum memungkinkan karena surat suara sudah diproduksi berdasarkan jumlah DPT plus dua persen surat suara cadangan.

    ” Nah memindahkan surat suara dari tempat asalnya itu tidak memungkinkan karena dia berasal dari banyak TPS dan bisa saja dimasing-masing daerah hanya satu dua saja TPS yang berpindah dan itu agak merepotkan,” papar Arief.

    Ia menilai, regulasi harus disempurnakan dan harus direvisi. Cuma bagaimana nanti menyepurnakannya, KPU akan bicarakan dengan pemerintah dan DPR serta para akademisi. “Mudah-mudahan dalam waktu singkat kami bisa dapat jalan keluarnya,” harap Arief.

    Terpisah, Komisioner KPU Viryan Azis mengatakan, saat ini KPU tengah mengoptimalkan pendistribusian pemilih DPTb ke TPS terdekat. Yang tidak memungkinkan adalah kategori pemilih DPTb yang terkonsentrasi di satu titik dalam jumlah besar.

    “Nah inilah yang kemudian kami sedang berupaya mencari jalan. Kira-kira apa yang paling efektif menyelesaikan ini.KPU sudah membahas kemarin, opsi Judicial Review. Tidak mungkin KPU lakukan, tapi mungkin dari pihak yang lainnya. Tetapi kami coba mencari jalan lain lah,” terang Viryan.

    Sebelumnya Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) bisa dilakukan jika dalam kondisi memaksa. Apakah perpindahan di satu daerah itu masuk ke dalam kepentingan yang memaksa.

    Pasalnya, kertas suara yang digunakan paling kertas suara pilpresnya saja. “Menurut saya lebih baik aturannya cukup PKPU, gitu aja. Menurut saya ya, karena itu bukan kegentingan yang memaksa. Apakah ada jaminan kalau ada Perppu akan simpel? Belum tentu, di DPR juga akan dibahas juga, pasti akan merembet ke hal-hal yang lain. Ini akan mengganggu tahapan, menurut saya, “ujar Tjahjo beberapa waktu lalu.

    Disinggung terkait hak konstitusional, menurut Tjahjo itu bukan kewenangan pemerintah. Itu adalah hak konstitusional masyarakat yang memiliki hak pilih. “Tapi saya kira KPU akan melakukan dengan sedetail detailnya. Nanti akan dikonsultasikan dengan pemerintah dan DPR,” tandas Tjahjo .

    (khf/fin/tgr)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here