Empat Tersangka Suap SPAM PUPR Segera Disidang

Juru Bicara KPK Febri Diansyah/ist

FIN.CO.ID, JAKARTA – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melimpahkan berkas perkara empat tersangka kasus dugaan suap pelaksaan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kementerian PUPR tahun anggaran 2017-2018 ke penuntutan tahap dua.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, keempat tersangka itu antaran lain Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih, Direktur Proyek PT WKE Yulianita Enganita Dibyo, dan seorang karyawan swasta bernama Irene Irma.

“Sepanjang penyidikan telah dilakukan pemeriksaan terhadap 80 saksi,” ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (26/2).

Ke-80 saksi tersebut berasal dari unsur PNS Kementerian PUPR, Priority Banking Manager PT Bank Mandiri Outlet Prioritas Jakarta Kelapa Gading Boulevard, Project Manager PT WKE, Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP), Direktur PSPAM, pensiunan Anggota Tim Pemantauan dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional Kement PUPR.

Selain itu, mantan staf Direktorat Pengembangan SPAM, mantan Direktur Jenderal Cipta Karya, Direktur PT WKE, Komisaris PT Minarta Dutahutama, Direktur Keuangan PT WKE, staf Sales Administration Division PT Sentul City, mantan Direktur Pengembangan SPAM, Bagian Keuangan PT WKE dan PT TSP, Direktur Operasional PDAM Donggala, staf Keuangan PT WKE, dan Direktur Proyek PT WKE.

Febri menyampaikan, saat ini jumlah pengembalian uang suap dalam kasus SPAM kembali bertambah. Ia mengatakan, sejauh ini sudah 55 orang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian PUPR yang mengembalikan dana tersebut. Sehingga, total dana suap yang diterima KPK mencapai Rp20,4 miliar, USD148.500, dan SGD28.100.

“Kami hargai pengembalian uang ini, yang berikutnya disita dan dimasukkan dalam berkas penanganan perkara yang sedang berjalan,” kata dia.

Febri juga menyampaikan, penyidik telah melakukan penyitaan terhadap sebidang tanah dan rumah milik seorang Kasatker Kementerian PUPR di Taman Andalusia, Sentul City. Tanah dan bangunan tersebut diestimasikan bernilai Rp3 miliar.

Selain melimpahkan berkas perkara, KPK juga memperpanjang penahanan empat tersangka lainnya selama 30 hari ke depan terhitung mulai 27 Februari hingga 28 Maret 2019. Mereka adalah Kasatker SPAM Strategis sekaligus PPK SPAM Lampung Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, Kasatker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar, PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin, dan PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah.

Seperti diketahui, KPK resmi menetapkan delapan tersangka terkait kasus dugaan suap proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kementerian PUPR.

Keempat tersangka yang diduga berperan sebagai pemberi suap masing-masing Direktur Utama PT Wijaya Kesuma Emindo (WKE) Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih, serta dua Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP) Irene Irma dan Yuliana Enganita Dibyo.

Sisanya, tersangka yang diduga berperan sebagai penerima suap yakni Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggul Naho Simaremare, PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch Nazar, dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

“Disimpulkan adanya dugaan penerimaan suap oleh pejabat di Kementerian PUPR terkait proyek pembangunan SPAM tahun anggaran 2017-2018,” ujar Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang di Kantor KPK, Jakarta, Minggu (30/12).

Berdasarkan konstruksi perkara, keempat pejabat Kementerian PUPR diduga menerima suap untuk mengatur lelang proyek SPAM di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1, dan Katulampa. Selain itu, proyek pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana di Donggala serta Palu.

Anggiat menerima Rp350 juta dan USD500 untuk proyek SPAM Lampung, Meina menerima Rp1,42 miliar dan SGD22.100 untuk proyek SPAM Katulampa, Teuku menerima Rp2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDE di Donggala dan Palu, sedangkan Donny menerima Rp170 juta untuk proyek SPAM Toba 1.

Lelang diatur untuk memenangkan PT WKE yang akan mengerjakan proyek bernilai di atas Rp50 miliar, dan PT TSP yang mengerjakan proyek di bawah Rp50 miliar. Kedua perusahaan tersebut diduga dimiliki oleh orang yang sama.

Hasilnya, kedua perusahaan itu memenangkan 12 tender proyek senilai total Rp429 miliar. Proyek terbesarnya yakni pembangunan SPAM Kota Bandar Lampung senilai Rp210 miliar. Oknum pejabat Kementerian PUPR itu lantas meminta fee sebesar 10 persen. Rincian pembagiannya, tujuh persen untuk kepala satuan kerja, sisanya diperuntukkan ke PPK.

Atas perbuatannya, Budi, Lily, Irene, dan Yuliana disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sementara, Anggiat, Meina, Teuku dan Donny disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(riz/ful/fin)