Munajat 212 ada Kampanye? Bawaslu Kumpul Bukti

Beranda Nasional Munajat 212 ada Kampanye? Bawaslu Kumpul Bukti

FIN.CO.ID, JAKARTA Gelaran akbar Munajat 212 yang dihadiri sejumlah tokoh nasional dan tokoh politik disorot sejumlah pihak. Ditahun politik, hampir semua kegiatan dikaitkan dengan politik praktis. Besar kemungkinan ada dugaan pelanggaran kampanye.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta yang bertugas mengawasi jalannya perhelatan akbar tersebut belum bisa memutuskan. Butuh cukup bukti untuk menetapkan sesuatu menjadi dugaan pelanggaran. Sampai kemarin (22/2), Bawaslu masih mengumpulkan sejumlah informasi dan bukti. Bawaslu juga menunggu masyarakat jika ada yang ingin melapor.

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu DKI Burhanuddin, menjelaskan, pihaknya masih mengumpulkan hasil pengawasan. “Baik tingkat kelurahan, kecamatan sampai tingkat kota. Saya lagi minta, hasil pengawasannya seperti apa”, kata Burhanudin, Jumat (22/2).

Selama proses ini, Bawaslu akan melakukan penelusuran apakah ada dugaan pelanggaran atau tidak. Tapi kalopun ada masyarakat yang menganggap ada dugaan pelanggaran, bisa melapor ke Bawaslu DKI Jakarta.

“Tadi malam saya ada di sana, saya berjalan di sekitar Gambir dan sekitarnya situ. Untuk lakukan pengawasan. Tapi saya minta yang lebih detail teman-taman yang ada di dalam,” terangnya.

Ditanya masalah orasi, Burhanudin mengaku jika dirinya todak masuk ke dalam area Munajat 212. Dirinya hanya memantau dari luar bauk yang membawa atribut ataupun alat peraga kampanye.

“Kami kan makanya masih mengumpulkam bukti. Semua terkait pengawasan, apakah ada pidato yang mengarah ke kampanye misalnya. Atau adakah atribut kampanye dan sebagainya itu masih saya kumpulin,” papar Burhanudin.

Terkait alat peraga kampanye (apk), burhanundin mengakui tidak adanya apk yang dilihat tim pengawas. “Saya gak melihat ada alat peraga kampanye. Tetapi sambil mengumpulkan bukti-bukti tadi. Kami Bawaslu DKI belum bisa menilai,” ujarnya.

Lebih lanjut Burhanudin menjelaskan, untuk mengumpulkan bukti, Bawaslu masih mempunyai 7 hari. Dan jika ditemukan adanya dugaan pelanggaran, masih ada waktu 7 hari untuk memastikan apakah bisa dinilai sebagai pelanggaran atau tidak. Atau jika di total masih ada waktu sekitar 14 hari dalam menentukan apakah kegiatan munajt 212 ada kegiatan kampanye atau tidak.

Terpisah, pengamat politik Ujang Komarudin menilai, jika wajar saja dugaan pelanggaran kampanye tersebut ada. Alasannya, jika dilihat dari politisi dan tokoh yang hadir, mereka merujuk dan merupakan pendukung dari salah satu paslon.

“Tidak bisa dipungkiri, karena sekarang tahun politik. Semua kegiatan bisa dikaitkan dengan isu politik. Seharusnya, jika doa bersama demi kelancaran Pemilu, pihak panitia bisa mengundang kedua kubu, baik paslon maupun tim sukses. Agar tidak berat sebelah dan terindikasi kampanye,” terangnya kepada Fajar Indonesia Network (FIN).

Lebih lanjut dosen ilmu politik ini mengatakan, kegiatan akbar tersebut sebenarnya sangat bernilai positif. Asalkan jangan ditumpangi oleh kepentingan. Mulai dari mempersatukan masyarakat sampai dengan menjaga kondisivitas selama Pemilu 2019 berlangsung. (khf)

Baca Juga

9 November Geruduk Parlemen

JAKARTA - Buruh berencana menggeruduk gedung parlemen baik di pusat maupun daerah saat pembukaan masa sidang. Aksi ini masih terkait dengan penolakan UU Cipta...

Soal Jokowi yang Sering Lupa Menyebut Namanya, Ma’ruf Amin: Namanya juga Lagi Tegang

JAKARTA- Wakil Presiden Maruf Amin angkat bicara terkait posisi dirinya yang disebut-sebut sebagai posisi yang 'terlupakan'. Bahkan di salah satu acara resmi, Presiden Joko...

Menakar Kinerja Jokowi di Masa Pandemi

JAKARTA – Genap sudah satu tahun usia Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sejak dilantik sebagai presiden di periode kedua, Pemerintahan Jokowi banyak mendapat sorotan. Tak...

Setahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Fadli Zon: Ummat Islam Sering Dibuat Marah

JAKARTA- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menilai, periode kedua Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), ada beban perpecahan di tengah masyarakat. Yakni soal sensitifnya...

Siapkan Aksi 28 Oktober

JAKARTA - Aksi massa mahasiswa dan buruh di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat berjalan tertib. Massa bubar setelah enam jam melakukan orasi...

Berita Terbaru

Selesaikan Konflik LCS Lewat Hukum Internasional

JAKARTA – Perdana Menteri Jepang, Yoshihide Suga, meminta agar seluruh sengketa di Laut China Selatan (LCS) diselesaikan lewat jalur damai menggunakan aturan hukum internasional. Ia...

Penyerapan Dana Desa Capai Rp33,2 T Hingga 22 Oktober

  JAKARTA -  Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes) mencatat penggunaan dana desa hingga 20 Oktober 2020 mencapai Rp33,2 triliun dari pagu anggaran...

Pendaftar Guru Penggerak Sudah Capai 1.108 Peserta

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencatat, sebanyak 1.108 guru telah mendaftar menjadi calon guru penggerak angkatan kedua. Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD,...

Denny Siregar: Jokowi yang Tetapkan Hari Santri, Tapi Dia Dituduh Anti Islam, Sial kan?

JAKARTA- Setiap tanggal 22 Oktober setiap tahun para santri merayakan hari Santri Nasional yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2015 lalu. Meski demikian,...

Media Diminta Edukasi Demokrasi

JAKARTA – Pemerintah mengajak kalangan media massa untuk mengedukasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang berdemokrasi. Terutama pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020....

Nusantara

Diduga Berzina, Warga Pegirikan Dipolisikan

TALANG - Kasus dugaan perzinaan yang dilakukan warga Pegirikan, Kecamatan Talang diadukan ke jajaran Unit PPA Polres Tegal. Dari kasus perzinaan ini mengakibatkan istri...

Tinggi, Kasus Persetubuhan Anak di Cianjur

CIANJUR - Hak-hak anak masih belum terpenuhi dengan baik, mulai dari hak hidup layak sampai pendidikan. Hal itu terbukti dengan banyaknya kasus kekerasan terhadap...

News

Tengku Zul Ingatkan Ada Banyak Penguasa Diktator yang Tumbang, Sabar Kita Lihat

JAKARTA– Wakil Sekretaris Jenderal MUI, Ustaz Tengku Zulkarnian mengingatkan penguasa untuk tidak berbuat zalim atau bertindak diktator. Tengku Zul menyebutkan beberapa diktator di dunia justru...

Hadirkan Konektivitas di Seluruh Negeri Demi Wujudkan Kedaulatan Telekomunikasi

JAKARTA - Pembangunan infrastruktur merupakan satu dari lima aspek utama yang menjadi fokus pemerintah saat ini. Infrastruktur diyakini menjadi langkah penting untuk memperkuat posisi...

Giatkan Pengawasan Laut dan Udara, Bea Cukai Aceh Rangkul Dit. Polairudda Polda Aceh

Banda Aceh- Sebagai negara yang dianugerahi pulau-pulau yang terhampar, Indonesia membutuhkan pengawasan laut dan udara yang ketat. Hal ini dilaksanakan salah satunya oleh Bea...

Setahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Fadli Zon: Ummat Islam Sering Dibuat Marah

JAKARTA- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menilai, periode kedua Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), ada beban perpecahan di tengah masyarakat. Yakni soal sensitifnya...

Siapkan Aksi 28 Oktober

JAKARTA - Aksi massa mahasiswa dan buruh di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat berjalan tertib. Massa bubar setelah enam jam melakukan orasi...

Regulasi Vaksinasi Harus Jelas

JAKARTA - Program vaksinasi COVID-19 harus dianggarkan dengan baik, agar tak membebankan BPJS Kesehatan. Skema pemberian harus jelas dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut...

Bubar Setelah Enam Jam, Aksi Berakhir Damai

JAKARTA - Aksi massa mahasiswa dan buruh di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, Selasa (20/10) berjalan tertib. Massa bubar setelah enam jam...