Jumat , 22 Februari ,2019

Jokowi Kembali Sindir Prabowo

FIN.CO.ID, JAKARTA – Eskalasi menjelang 17 April kian menghangat. Sindiran demi sindiran kedua belah calon presiden mengemuka di ruang publik. Dan kali ini, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo kembali melancarkan serangan balik dengan mempertanyakan isu yang dilontarkan capres 02 Prabowo Subianto mengenai anggaran pemerintah yang bocor sebesar 25 persen.

“Saya tanya hitungannya dari mana. Jangan buat pernyataan-pernyataan yang membuat masyarakat menjadi resah,” kata Jokowi dalam sambutannya saat acara Deklarasi Alumni SMA Jakarta Bersatu di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu (10/2).

Jokowi menegaskan pemerintah mendapat APBN pada 2018 sebesar Rp2.000 triliun. Menurut dia, pengelolaan keuangan pemerintah setiap tahunnya selalu mendapat audit dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Nah, jika ada oknum yang tidak menggunakan anggaran sesuai perencanaan pembangunan maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak segan untuk menangkap. “Ini mekanisme pemerintah dan perlu saya sampaikan hasil dari pemeriksaan oleh BPK itu sudah 80 persen lebih itu WTP (wajar tanpa pengecualian) kementerian-kementerian dan lembaga itu,” timpal Jokowi.

Selain itu, Jokowi menjelaskan APBN adalah anggaran yang setiap tahunnya mendapat persetujuan dari DPR. “Sudah setuju semuanya. Begitu juga realisasi pertanggungjawaban. Ada laporan juga yang sudah disetujui oleh semua fraksi yang ada di DPR,” jelas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Sebelumnya, dalam acara ulang tahun Federasi Serikat Buruh Metal Indonesia, di Jakarta pada Rabu (6/2), Prabowo menilai 25 persen anggaran pemerintah bocor karena korupsi.

Dia mengatakan potensi itu berasal dari penggelembungan anggaran pembangunan beberapa proyek infrastruktur.

Terpisah Anggota tim ekonomi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Drajad Wibowo, mengatakan kebocoran kebocoran keuangan negara sudah menjadi rahasia umum di Indonesia.

“Lalu berapa mark-up dalam belanja APBN atau APBD? mark up ataupun korupsi itu kan dunia hitam, kita tidak pernah tahu pasti besarannya,” kata dia yang menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Sehingga, lanjut dia, jika Prabowo membuat taksiran kebocoran keuangan negara atau anggaran sebesar 25 persen, Drajad menilai hal tersebut wajar-wajar saja. “Kalau masih ada yang ngotot minta data, itu asal ngotot namanya, wong taksiran terhadap dunia hitam kok diminta data,” terangnya.

Drajad melanjutkan bahwa indikasi kebocoran itu terlihat dari banyaknya kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jumlah kepala daerah yang ditangkap KPK saja, kata dia, sudah 100 lebih. Padahal itu hanya puncak dari gunung es saja, lebih banyak lagi kasus yang belum diungkap,” terangnya.

Ia menyinggung kasus korupsi yang melibatkan Mantan Bendahara Partai Demokrat, M. Nazaruddin. Pada tanggal 27 Agustus 2013, Elza Syarif yang merupakan pengacara Nazaruddin menyebut kliennya bakal membuka kasus korupsi yang melibatkan pemerintah dan swasta. Salah satu modusnya yaitu mark-up yang bisa mencapai 10 hingga 45 persen.

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti mempersilakan Prabowo melapor kepada unit terkait bila ada kebocoran anggaran pada tingkat kementerian atau lembaga. “Kami sangat menentang adanya korupsi pada pelaksanaan anggaran, APBN adalah uang rakyat, tidak boleh dikhianati sepeserpun,” singkatnya.

(ful/fin)

About Redaksi FIN

Check Also

Hashim Beberkan 340 Ribu Hektare Lahan Prabowo di Aceh dan Kalimantan

FIN.CO.ID – Adik sekaligus Direktur Media dan Komunikasi BPN Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo membeberkan lahan yang ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: ga boleh copy paste boss