Breaking News

Gaji dari APBD, Daerah Tetap Buka Pendaftaran PPPK

FIN.CO.ID, MAKASSAR,– Sejumlah daerah memilih tetap akan membuka pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) meski anggaran gaji tak kunjung jelas.

Pemerintah Kabupaten Pangkep, salah satunya. Walaupun tak ada alokasi anggaran dalam APBD untuk menggaji, berkas untuk penerimaan PPPK tetap dikirim ke pusat.

“Proses-proses pendataan sudah dilakukan. Kita akan tetap buka karena ini arahan dari pusat,” ucap Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pangkep, Jumliati, kemarin.

Memang, sejauh ini pihaknya belum membuka pendafaran PPPK. Namun, proses persiapan pembukaan pendaftaran telah dilakukan. Jumliati menyebut, kuota PPPK Pangkep sebanyak 400 orang, tetap menunggu kelanjutan dari pemerintah pusat mengenai anggarannya.

“Kita tunggu petunjuk pusat saja. Kita sudah kirim data ke pusat. Apakah nanti akan digeser anggaran atau ada anggaran dari pusat,” imbuhnya.

Saat ini, anggaran yang dikeluarkan untuk gaji PNS sudah ada yang dialokasikan untuk PNS baru 2018. Anggaran gaji sangat pas-pasan dalam APBD.

“Kita tidak berani bergerak kalau tidak ada petunjuk dari pusat. Kita juga sudah alokasikan anggaran Rp20 miliar untuk penerimaan PNS yang baru-baru ini,” paparnya.

Selayar pun memilih tetap membuka pendaftaran PPPK. Namun, pemkab memangkas kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPDD) Selayar Muhtar mengungkapkan, dalam UU ASN dan surat edaran Menpan-RB, pemerintah daerah diminta untuk menyiapkan anggaran dalam rekutmen PPPK.

Akan tetapi, dia menyebut tenaga honorer K2 yang telah terdaftar dalam portal rekutmen, banyak yang tidak memenuhi kriteria. Selayar yang mendapat kuota 239 dengan rincian 216 tenaga guru, 16 kesehatan, dan 7 penyuluh pertanian, tak semuanya qualified.

Dari 216 nama guru K2 yang terdaftar, sebagian besar tidak memenuhi kriteria setelah dilakukan verifikasi sederhana. Misalnya, ada guru yang masih berpendidikan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan diploma dua. Sementara syaratnya harus berpendidikan strata satu.

Selain itu, banyak guru yang belum memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Ada pula NUPTK sudah tidak berlaku.

“Hasil analisa sementara kami berdasarkan data Kemenpan, dari 216 guru K2, hanya 40 persen yang memenuhi kriteria atau sekitar 80 orang,” katanya.

Dengan kondisi itu, penggajiannya diharapkan tidak membutuhkan anggaran besar. “Banyak yang tidak memenuhi kriteria, apalagi masih ada seleksi selanjutnya,” imbuhnya.

Karena itu Pemkab Selayar mendukung kebijakan pemerintah pusat. Namun, kuota 239 yang telah ditetapkan tersebut tidak sepenuhnya diikuti. Pemkab pangkas hingga 65 kuota saja. Dengan rincian, 50 untuk guru, 10 tenaga kesehatan, dan 5 penyuluh pertanian.

Jumlah itu pun berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Bukan berdasarkan kebutuhan. “Kami sudah siapkan sekitar Rp1,8 miliar untuk 65 PPPK karena gajinya sekitar Rp2,7 juta kalau setara dengan PNS, dan paling bisa efektif mulai pada bulan April, jadi jumlahnya tidak besar,” kuncinya.

(fit-sir/rif-zuk)

About Afdal

Check Also

Prabowo-Sandi Menang Telak di TPS Wali Kota Bandarlampung

FIN.CO.ID – Pasangan Prabowo-Sandi unggul telak dari pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin di TPS Wali Kota ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: ga boleh copy paste boss