Bagasi Berbayar Matikan Sektor UKM

FIN.CO.ID, JAKARTA – Penerapan bagasi berbayar bedampak pada sektor UKM maupun pariwisata. Sejak diberlakukan bagasi berbayar pada Januari 2019, sejumlah pelaku usaha di daerah mengeluhkan penurunan omzet hingga 70 persen, begitupun turunnya jumlah wisatawan lokal maupun mancanegara.

Pengamat ekonomi, Bhima Yudhistira menjelaskan, selain bagasi berbayar penurunan penurunan omzet UKM dan wistawan juga disebabkan harta tiket yang terlalu mahal.

“Sektor UMKM yang terpukul salah satunya bisnis oleh-oleh atau souvenir di tempat pariwisata, penginapan kelas homestay, sewa mobil dan travel wisata, serta bisnis makanan minuman skala kecil,” kata Bhima kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Minggu (10/2).

Menurut Bhima, dengan turunnya jumlah wisatawan tentu saja akan berdampak pada omzet UMKM. Jika kondisi ini terus terjadi, tidak menutup kemungkinan akan terjadi banyak PHK di sekotr UMKM.

“Jika dibiarkan, ini akan berdampak PHK di sektor UMKM yang tergatung pada pariwisata,” ujar Bhima.

Memang Peraturan mengenai bagasi berbayar tertuang dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 185 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kela Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Dalam aturan tersebut, kelompok penerbangan full service tak adakan dikenakan biaya bagasi maksimal 20 kg, kelompok medium service maksimal 15 kg. Pemberlakukan bagasi berbayar hanya khusus penerbangan berbiaya murah (LCC).

Maskapai Lion Air dan Wings Air telah menerapkan bagasi berbayar bagi penumpang sejak 22 Januari 2019. Selanjutnya Citilink Indonesia akan menyusul.
“Tidak harus murah, tapi kalaupun ada kenaikan ya secara gradual. Sekarang pariwisata itu bisa jadi tulang punggung perekonomian,” tutur Bhima.

Sementara pengamat ekonomi, Suroto menilai, penurunan omzet pelaku UMKM adalah karena kenaikan tarif maskapai yang secara mendadak.
“Sebetulnya penurunan omset ini tentu tak hanya terkait dengan penerapan tarif bagasi, saya kira ada kaitannya dengan kenaikan tarif tiket pesawat tiba-tiba naik tidak wajar,” kata Suroto kepada FIN, kemarin.

Selain itu, kenaikan tarif maskapai akan membuat orang berhitung untuk liburan menggunakan pesawat terbang. Sebaliknya, kata dia, masyarakat lebih memilih menggunakan bus karena dianggap lebih murah.

“Fenomena melonjaknya penumpang bus hingga 400 persen dari lintas Sumatera ke Jawa itu juga kan akibat ulah kartel para pengusaha Maskapai. Ini sudah kartel, dan pemerintah pura-pura diam karena memang kan kita tidak punya organisasi konsumen yang memadai. Menurut saya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) jangan hanya diam juga. Segera ambil tindakan,” tegas Suroto.

Sebelumnya, Humas Asosiasi Pengusaha Pempek di Palembang mengeluhkan penerapan bagasi berbayar karena kebijakan tersebut membuat penjualan mereka menurun. Jika biasanya pempek yang keluar dari Pelembang mencapai 12 ton/hari, kini hanya sekitar 6-8 ton/hari saja.

“Kebijakan maskapai mengenakan tarif bagasi sudah kami rasakan di awal Januari. Penumpang bayak yang tidak mau bawa pempek berlebih,” kata Humas Asosiasi Pengusaha Pempek di Palembang, Jimmy.

Selain kebijakan penerapan tarif bagasi, kata dia juga ongkos kargo yang mahal sebagai salah satu faktor pemicu penjualan turun. Para pelanggan di luar daerah terbebani oleh biaya mahal. Jika biasanya pengiriman 10 kg Rp180 ribu, kini menjadi Rp 200 ribu lebih.

“Banyak pelanggan di luar daerah yang mengurangi jumlah pembelian pempek,” ujar Jimmy.

Terkait dugaan kartel soal kenaikan tarif maskapai, KPPU telah memanggil beberapa maskapai penerbangan. KPPU juga telah meminta informasi mengenai regulasi yang diatur oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Kami sudah panggil, tapi saya tidak bisa sampaikan siapa saja. Ini kami lakukan untuk verifikasi karena semua harus diberi kesempatan,” kata Komisioner KPPU, Guntur Syahputra Saragih, baru-baru ini.

Jika memang terbukti ada maskapai nakal, KPPU akan menindak dengan tegas berupa denda maksmal Rp25 miliar. Sanksi ini sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Sanksi juga akan diberikan oleh Kemenhub.

Menteri Perhubungan Budi Karya juga meminta KPPU untuk menyelidiki adanya dugaan kartel soal kenaikan tarif.
“Saya pikir silahkan KPPU masuk, KPPU berwenang untuk itu. Jadi silakan lihat. Tapi kalau menurut saya tidak ada kartel,” kata Budi.

(din/fin)