Kejagung Berkomitmen Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

FIN.CO.ID, JAKARTA – Kerusuhan Mei yang terjadi pada 20 tahun silam masih menyisakan luka mendalam bagi korban dan keluarganya. Hari-hari itu, rasanya sulit dijelaskan. Bagaimana keberingasan sekelompok orang yang melakukan rudapaksa, hingga aksi penculikan mahasiswa dan aktivis.

Ya, insiden penghilangan dan penculikan paksa tersebut, terjadi pada masa pemilihan presiden Republik Indonesia periode 1998-2003. Peristiwa itu pun kini kembali diungkit oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Komisioner Komnas HAM Amiruddin mengatakan, selain tragedi Mei 1998, ada delapan kasus lain yang terkatung-katung (lihat grafis). Padahal, kasus tersebut telah diserahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) empat tahun lalu.

“Sederet kasus ini hanya mondar-mandir. Dari Komnas HAM diserahkan ke Kejagung. Dari kejagung dikembalikan lagi ke Komnas HAM. Terakhir, sembilan berkas tersebut diserahkan dari Kejagung ke Komnas HAM pada Desember 2018. Tanpa ada perubahan yang substansial,” paparnya, kemarin (10/1).

Pada posisi ini, lanjut dia, Komnas HAM telah bertemu dengan presiden untuk menyampaikan kondisi yang terjadi. “Presiden hanya menyampaikan akan memerintahkan ke Kejagung untuk menuntut tuntas. Tetapi hingga saat ini masih mandek,” terangnya.

“Komnas HAM menilai, sembilan berkas kasus tersebut sudah memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Tetapi berkas tersebut dikembalikan oleh Kejagung. Tanpa ada keterangan ataupun penambahan substansi,” imbuhnya.

Amir juga mempertanyakan kinerja Kejagung yang tidakmau memutuskan kasus tersebut. Jika dirasa tidak cukup bukti, harusnya di P-19 kan. Atau jika cukup bukti bisa di P-21

“Yang bikin kami kaget, berkas tersebut mengendap di Kejagung empat tahun. Tapi dikembalikan ke kami tanpa ada substansi yang berarti,” ulasnya Amir di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat.

Amir menambahkan, presiden harusnya, meminta dengan tegas ke Kejagung. Jika presiden memang serius untuk menuntaskan kasus tersebut, paling tidak ada satu atau dua kasus yang dilanjutkan ke tahap penyidikan.

“Hal ini menunjukkan tidak adanya pengawasan terhadap perintah dan komitmen untuk memastikan perintah dan komitmen tersebut,” terangnya.

Di Tempat sama, Komisioner Komnas HAM Sandrayati Moniaga menambahkan, penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat harus diletakkan sebagai kepentingan bangsa. Bukan Cuma keadilan untuk korban. Tetapi memastikan jika kejadian serupa tidak akan terulang kembali.

“Tantangan paling besar dalam penyelesaian bebagai peristiwa tersebut adalah melaksanakan prinsip sebagai negara hukum. Yakni tegakkan hukum sesuai dengan konstitusi,” kata Sandrayati.

Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menambahkan, apa yang disampaikan ke publik tidak ada kaitannya dengan debat pilpres mendatang.”Tidak ada unsur ke sana.Kami ini hanya ingin seluruh kasus tuntas. Bukan melihat korban, tetapi menegakkan keadilan setinggi-tingginya,” tandasnya.

Menjawab keterangan Komnas HAM, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung,Dr Mukri menegaskan, Kejagung sangat konsisten untuk menyelesaikan perakara dugaan pelanggaran Ham berat masa lalu. Namun tergantung pada hasil penyelidikan di Komnas Ham.

“Pada prinsipnya tetap konsisten untuk menyelesaikan perkara tersebut tapi tim penyelidik (Komnas HAM, red) harus penuhi syarat formil dan materilnya, tegas Mukri kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin.

Berdasarkan berkas perkara yang masuk ke kejaksaan dari tim penyelidik Komnas Ham terdapat 10 perkara dugaan pelanggaran berat. Dua perkara pelanggaran Ham setelah adanya Undang-Undang 26 tahun 2000 dan delapan perkara terjadi sebelum adanya Undang-Undang tersebut.

“Penanganan kasus HAM berar ada 10 , 8 HAm berat masa lalu, 2 kasus setelah ada UU 26 tahun 2000,” jelasnya.

Namun, lanjut Mukri, dalam perjalannnya berkas perkara yang dikirimkan tim penyelidik Komnas HAm ke Kejaksaan belum memenuhi unsur formil dan materil untuk ditingkatkan ke penyidikan oleh tim jaksa peneliti. “Selama berjalan pengembangan perkara tersebut berkasnya bolak balik,” ujarnya.

Ia menilai tim penyelidik Komnas Ham tidak pernah memenuhi petunjuk yang diberikan tim jaksa peneliti agar berkas perkara dapat memnuhinunsur formil dan materil.

Kejagung telah melakukan pembedahan satu demi satu kasus, dengan mengajak Komnas HAM duduk bersama untuk meneliti berkas satu persatu. “Selama tujuh hari di Bogor Jawa Barat pada 2017 silam. Hasilnya sudah disepakati berkas perkara masih terdapat kekurangan, terangnya.

Wakil Kajati Jogjakarta itu menambahkan berkas perkara dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu saat ini tengah dilakukan penelitian oleh kejaksaan. “Posisi saat berkas sudah dikembalikan Komnas HAM ke kita. Sekarang sedang kita lakukan penelitian,” ungkapnya.

Jaksa Agung HM Prasetyo, lanjut Mukri, telah mengusulkan penyelesaian kasus HAM berat masa lalu diselesaikan dengan cara non yudisial, pasalnya sejak 2007 penyelidikan yang dilakukan hingga saat ini juga tidak dapat menunjukan bukti yang dijadikan dasar untuk ditingkatkan ketahap penyidikan.

“Saya ingin sampaikan penanganan pelanggaran HAM berat berbeda dengan pelanggaran lain perkara biasa. Kalau perkara biasa penyelidik dna penyidik bisa jaksa tapi kalau pelanggaran berat penyelidk Komnas ham dan nilainya pro justicia,” teragnya.

Kendala lain, ketua maupun anggota Komnas HAM selalu ganti. Kondisi ini yang menyulitkan dalam berkoordinasi.Kita jadi tersandera oleh beban dosa sejarah masa lalu. Itu yang terjadi. Untuk bisa ke persidangan harus cukup buktinya, pungkasMukri.

(khf-lan/fin/ful)

About Redaksi FIN

Check Also

OTT KPK, 4 Orang Ditangkap, Uang Dolar dan Rupiah Disita

FIN.CO.ID, JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak mau tergesa-gesa dalam menyampaikan infromasi terkait operasi tangkap ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: ga boleh copy paste boss