Breaking News

Kasus Ham Berat Masa Lalu Jadi Warisan Permanen

FIN.CO.ID, JAKARTA – Penyelesaian kasus dugaan pelanggaran Ham berat masa lalu nampaknya akan kembali menjadi warisan negeri ini dari tahun ke tahun tanpa ada kejelasan penyelesaian dimata hukum.

Komnas Ham selaku tim penyelidik perkara dugaan pelanggaran Ham sudah bertahun-tahun berupaya untuk dapat membawa perkara ini ke pengadilan, namun upaya tersebut seperti sia-sia, pasalnya berkas perkara kerap dikembalikan ke penyelidik Komnas HAM dengan penegasan bahwa perkara belum memenuhi unsur formil dan materil.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung, Dr Mukri mengatakan Kejaksaan Agung sangat konsisten untuk menyelesaikan perakara dugaan pelanggaran Ham berat masa lalu. Namun tergantung pada hasil penyelidikan di Komnas Ham. “Kejaksaan pada prinsipnya tetap konsisten untuk menyelesaikan perkara tersebut tapi tim penyelidik (Komnas Ham) harus penuhi syarat formil dan materilnya,” katanya kepada Fajar Indonesia Network (FIN) di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (10/1).

Dia menjelaskan berdasarkan berkas perkara yang masuk ke kejaksaan dari tim penyelidik Komnas Ham terdapat 10 perkara dugaan pelanggaran berat. Dua perkara pelanggaran Ham setelah adanya Undang-Undang 26 tahun 2000 dan delapan perkara terjadi sebelum adanya Undang-Undang tersebut. “Penanganan kasus HAM berar ada 10 , 8 HAm berat masa lalu, 2 kasus setelah ada UU 26 tahun 2000,” jelasnya.

Namun, kata Dr Mukri, dalam perjalannnya berkas perkara yang dikirimkan tim penyelidik Komnas HAm ke Kejaksaan belum memenuhi unsur formil dan materil untuk ditingkatkan ke penyidikan oleh tim jaksa peneliti. “selama berjalan pengembangan perkara tersebut berkasnya bolak balik, berkas sudah melimpahkan ke kita, tapi setelah diteliti belum memenuhi syaraf formil ndan materilnya, sehingga tim mengembalikan berkas ke penyelidik Komnas ham,” ujarnya.

Menurutnya, tim penyelidik Komnas Ham tidak pernah memenuhi petunjuk yang diberikan tim jaksa peneliti agar berkas perkara dapat memnuhinunsur formil dan materil. Untuk mnegantisipasi bolak baliknya berksa perkara, lanjut Mukri, juga telah dilakukan kegiatan pembedahan anatara Komnas dan Kejaksaan dalam hal ini tim jaksa peneliti selama 7 hari di Bogor Jawa Barat 2017 silam. “hasilnya sudah disepakati berkas perkara masih trdapat kekurangan dan itu disepakati Komnas ham pada saat itu, namun nyatanya berkas kembali ke kita masih belum ada perubahan. Itu selalu terjadi. Petunjuk yg kita berikan tidak pernah dipenuhi,” tegasnya.

Disinggung soal berkas perkara apakah saat ini sudah kembali ditangan tim jaksa peneliti, Dr Mukri yang juga mantan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DIY Yogyakarta menagtakan berkas perkara dugaan pelanggaran Ham berat masa lalu saat ini tengah dilakukan penelitian oleh kejaksaan. “Posisi saat berkas sudah dikembalikan Komnas Ham ke kita, kita lakukan penelitian, jika nanti berkas tersebut tidak penuhi petunjuk kita akan kembalikan untuk segera dipenuhi,” ungkapnya.

Berdasarkan pernyataan Jaksa Agung HM Prasetyo, kata Mukri, secara pribadi Jaksa Agung telah mengusulkan penyelsaian kasus Ham berat masa lalu diselesaikan dengan cara non yudisial, pasalnya sejak 2007 penyelidikan yang dilakukan Komnas Ham hingga saat ini juga tidak dapat menunjukan bukti yang dijadikan dasar untuk ditingkatkan ketahap penyidikan.” karena itulah Pak Jaksa Agung menyatakam pelanggaran-pelanggaran berat masa lalu lebih tepat diselesaikan dengan pendekatan non yudisial. Afrika Selatan bisa melakukan itu, saya harapkan kita bisa,” paparnya.

Tak hanya itu, Kata Mukri, Jaksa Agung juga menegaskan secara realistis kasus dugaan pelanggaran ham berat masa lalu hingga kini belum dapat diselesaikan meskipun sudah berapa kali ganti Presiden ganti Jaksa Agung penyelidikan yang dilakukan Komnas Ham belum ada kemajuan. “dari hasil penyelidikan Komnas ham saya menawarkan untuk diselesaikan untuk pendekatan non yudisial dan sempat beberapa kali pertemuan,” tegasnya.

“Saya ingin sampaikan penanganan pelanggaran ham berat berbeda dengan pelanggaran lain perkara biasa. Kalau perkara biasa penyelidik dna penyidik bisa jaksa tapi kalau pelanggaran berat penyelidk Komnas ham dan nilainya pro justicia. Hasil dari Komnas Ham diserahkan ke kejaksan, karena pro justicia kita teliti dulu apakah bisa naik ke penyidikan,” katanya.

“Di Komnas ham ketuanya selalu ganti. Setiap ketua punya kebijkana sendiri. Kasus pelanggaran Ham berat ini bisa menjadi warisan . Kita jadi tersandera oleh beban dosa sejarah masa lalu. Itu yang terjadi. Untuk bisa ke persidangan harus cukup buktinya. Kasua tahun 65 66, Komnas ham bisa nggak temukan tersangkanya, ini saya sampaikan terbuka ya, bahwa pendekatan non yudisial dibenarkan UU no 26 tahun 2000,” tutupnya.

Sementara, Juru Bicara Komnas HAM Eva Nila Sari belum merespon saat dimintai tanggapan soal pernyataan Kejaksaan Agung soal tidak dipenuhinya petunjuk jaksa dalam berkas perkara penyelidikan kasus ham berat masa lalu.

Menurut Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengatakan

penyekesaian kasus HAM itu ada dua model, pertama litigasi dengan mengajukan pelaku ke pengadilan. “tentu saja jk sdh ditemukan ada peristiwa pelanggaran HAM, ada korbannya, ada pelakunya dan ada buktinya. Dasar dari cara ini ada di UU tentang Peradilan HAM,” katanya kepada FIN.

Lalu model kedua, kata Fickar, dengan cara rekonsiliasi atau musyawarah, duduk bareng dengan mengemukakan apa kebenaran yang terjadi dalam peristiwa pelanggaran HAM kemudian dicari solusi yang tidak dibawa ke pengadilan. “apakah dengan cara dengan minta maaf, atau memberikan kompensasi pada para korban. Cara ini skrg belum bisa dilakukan lagi karena dasarnya UU KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) sudah dibatalkan MK sampai sekarang belum dibuat lagi,” tegasnya.

Dia menegaskan tentang penyelesaian melalui pengadilan pernah terjadi terhadap kasus Tanjung priok, kasus Papua dan kasus Timor Timur. Penyelidiknya adalah Komnas Ham sedangkan penyidiknya Kejaksaan. Komnas Ham sudah menyelesaikan penyelidikan kasus kasus HAM seperti kasus 1965, kasus Trusakti dan lainnya. “tapi belum mau meningkatkan ke penyidikan ini artinya tidak ada kemauan politik dari pemerintahan, sehingga sampai dengan sekarang terkatung katung,” tutupnya.

Berdasarkan penelusuran Fajar Indonesia Network (FIN) ada 10 perkara dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu yang ditangani Komnas HAM berdasarkan berkas perkara yang dikirimkan ke Kejaksaan Agung. 10 perkara itu yakni kasus pelanggaran HAM berat peristiwa Wasior dan Wamena, perkara peristiwa Talang Sari tahun 1989, perkara Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, perkara peristiwa kerusuhan Mei 1998, peristiwa simpang KKA 3 Mei 1999 di Provinsi Aceh, perkara peristiwa tahun 1965-1966, perkara Rumoh Geudong dan Pos Sattis lainnya di Provinsi Aceh, peristiwa penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998, peristiwa penembakan misterius tahun 1982-1985.

Sebelumnya, Kasubdit Penyidikan Upaya Hukum Luar Biasa Eksekusi dan Eksaminasi (Uheksi) HAM Berat pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Herry A Pribadi mengaku ada 10 berkas perkara yang dilimpahkan Komnas HAM ke Kejaksaan Agung, namun berkas tersebut belum memenuhi unsur formil dan materil dan telah dikembalikan ke KOmnas Ham. “belum lama berkasnya kita kembalikan ke Komnas HAM untuk dilengkapi,” katannya beberapa waktu lalu.

Dia menegaskan pengembalian berkas perkara ke Komnas HAM dengan petunjuk agar dapat dipenuhi tim penyelidik Komnas HAM, namun hingga kini berkas yang dikirimkan ke Kejaksaan hampir tidak ada perubahan, artinya berkas tidak dilengkapi sesuai dengan petunjuk jaksa. “petunjuk itu kan untuk melengkapi berkas, tapi berkas sama saja dengan yang lalu sebelum dikembalikan jaksa,” tegasnya.

(lan/fin)

About Redaksi FIN

Check Also

Petani Diminta Waspadai Ancaman Kekeringan

FIN.CO.ID, JAKARTA – Institut Pertanian Bogor (IPB) meminta petani khususnya petani padi agar mewaspadai ancaman ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com