Breaking News
FOTO: FAJAR INDONESIA NETWORK.

Berkas Ratna Sarumpaet Belum P21

FIN.CO.ID, JAKARTA – Berkas perkara kasus dugaan hoaks dengan tersangka Ratna Sarumpaet hingga kini tak kunjung dinyatakan lengkap atau P21 oleh tim jaksa peneliti Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Pelimpahan Berkas perkara oleh penyidik Polda Metro Jaya sempat dikembalikan oleh tim jaksa peneliti karena dinilai berkas perkara belum memenuhi unsur formil dan materil.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung, Mukri mengatatakan pelimpahan berkas perkara dari tim penyidik Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya ke tim jaksa peneliti Kejati DKI Jakarta merupakan bagian dari melengkapi petunjuk.

“iya benar tim jaksa telah menrima pelimpahan berkas perkara kembali, ini bukan sesuatu yang luar biasa, ini bagian dari penyidik melengkapi petunjuk jaksa,” katanya kepada Fajar Indonesia Network saat di temui di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (10/1).

Setelah menerima pelimpahan berkas perkara dari penyidik, Mukri menjelaskan Jaksa Penuntut Umum akan melihat apakah berkas perkara apa telah memenuhi unsur formil dan materil atau tidak.

“Hingga saat ini berkas perkara masih diteliti oleh tim jaksa, Sehingga mohon bersabar lihat saja nanti apa hasilnya,” jelasnya.

Dirinya memastikan bilamana dalam penelitian tim jaksa melihat berkas perkaratersebut telah memenuhi unsur formil dan materil maka akan dikeluarkan penetapan surat P21 atau menyatakan berkas sudah lengkap.

Namun jika tim jaksa penuntut umum menilai berkas perkara belum penuhi unsur formil dan materil maka, dirinya mengungkapkan berkas perkara akan dikembalikan kembali ke penyidik dengan petunjuk.

“Jika memenuhi akan langsung di P21,,tapi jika belum terpenuhi tidak menutup kemungkinan kita kembalikan kembali dengan petunjuk,” ujarnya.

Sementara Kepala Unit Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKP Nico Purba mengatakan tim penyidik telah melengkapi berkas perkara sesuai dengan petunjuk tim jaksa penuntut umum, bahkan, kata Nico, dalam berkas perkara tersebut terdapat 20 poin yang diperbaiki.

Namun, saat ditanya poin mana saja yang harus diperbaiki. Dirinya enggan untuk menyebutkan dan menjabarkannya. “materinya tidak bisa disampaikan, tapi ecara formil maupun materil ada 20 poin tambahan,” katanya.

Disinggung soal apakah ada penambahan saksi dalam berkas perkara yang dikirim ke Kejati DKI, Nico menjelaskan sesuai dengan petunjuk jaksa penuntut umum maka penyidik melakukan pemeriksaan saksi tambahan yakni Rocky Gerung.

“Atas petunjuk jaksa yang kita panggil ialah Rocky Gerung untuk sebagai saksi tambahan,” jelasnya.

Nico pun berharap berkas perkara yang telah dilengkapi oleh pihaknya tersebut telah sesuai dengan petunjuk jaksa penuntut umum. Sehingga dapat dinyatakan berkas perkara lengkap atau memenuhi unsur formil dan materil atau P21.

” Ya mudah-mudahan setelah ini dapat segera P21. Sehingga proses hukumnya dapat berlanjut,” tutupnya.

Sebelumnya, Kejaksaan telah menunjuk 9 jaksa penuntut umum (JPU) yang untuk mengikuti perkembangan perkara kasus pembohongan publik atau hoaks atas nama tersangka Ratna Sarumpaet. Terkait dengan penugasan kesembilan jaksa tersebut, Kejati DKI Jakarta telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) No: B/20576/X/Res.1.24/2018/Datro dari penuidik Polda Metro Jaya.

Kasus posisi perkara tersebut bermula pada 2 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib, satu tim dari unit 1 Subdit 4/Umum Ditreskrimum Polda Metro Jaya melaksanakan penyelidikan atas info berita penganiayaan terhadap Ratna Sarumpaet, aktifis Hak Asasi Manusia (HAM) yang juga anggota tim sukses calon Presiden Prabowo Subianto, yang sudah tersebar di media sosial.

Dari hasil penyelidikan diperoleh fakta tertanggal dilaporkan penganiayaan (21 September 2018), ternyata Ratna Sarumpaet sedang melaksanakan operasi kecantikan di RS Khusus Bedah Bina Estetika, Menteng, Jakarta Pusar.Sehingga berita penganiayaan tersebut dapat disimpulkan berota bohong dan apabila disebarkan atau disiarkan dapat menimbulkan kebencian atau keonaran di masyarakat.

Berdasarkan SPDP dari penyidik, tersangka Ratna Sarumpaet diduga melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong (hoaks) melanggar pasal 28 ayat (2) jo pasal 45A ayat (2) Undang-Undang RI No 19tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

(lan/fin)

About Redaksi FIN

Check Also

Simak! Begini Cara MK Kabulkan Gugatan

FON.CO.ID, Jakarta– Ada tiga pilihan Mahkama Konstitusi (MK), dalam memutuskan tiap perkara, termasuk sengketa pemilu. ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com