Dimana, KPK Memanggilmu Kang Aher!

FIN.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, kemarin (7/1/2018), terkait kasus dugaan suap proyek Meikarta. Namun, politisi yang akrab disapa Aher itu tak kunjung memenuhi panggilan penyidik.

”Ya, hari ini tidak datang. Sebenarnya surat sudah kami sampaikan ke rumah yang bersangkutan di Bandung. Tapi hari ini kami tunggu tidak datang tanpa pemberitahuan,” ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah ketika dikonfirmasi, Selasa (8/1/2018).

Febri menjelaskan, ini merupakan pemanggilan kedua yang disampaikan KPK. Pada panggilan pertama, Aher juga tidak datang lantaran terkendala masalah administratif. Pemanggilan berikutnya, kata Febri, dijadwalkan pada bulan ini.

”Nanti akan kami lakukan pemanggilan kembali. Kemungkinan sekitar bulan Januari ini sesuai dengan kebutuhan penyidikan,” tukasnya.

Febri mengungkap, pemanggilan terhadap Aher dilakukan terkait upaya penyidik untuk menggali keterangan perihal perizinan proyek Meikarta. “Apa yang diketahuinya selama menjabat gubernur saat itu,” imbuhnya.

Sementara itu, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan bagi Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen OTDA) Kemendagri, Soni Sumarsono untuk kasus yang sama. Soni akan dimintai keterangan bagi tersangka Jamaludin. Sama seperti Aher, mantan Plt Gubernur DKI Jakarta itu juga tidak memenuhi panggilan KPK.

”Kami mendapat surat pemberitahuan permintaan penjadwalan ulang Kamis 10 Januari 2019 karena ada kegiatan lain,” tuturnya.

Febri pun berharap para saksi memenuhi panggilan tim penyidik. Menurutnya, saksi tidak perlu mengkhawatirkan panggilan tersebut. Karena, menurut KUHAP, saksi merupakan pihak yang mengetahui, mendengar, atau melihat sebagian atau seluruh rangkaian tindak pidana. Jadi, keterangan saksi sangat dibutuhkan dalam proses penyidikan suatu perkara.

Hingga saat ini, KPK telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus tersebut. Di antaranya, masing-masing Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, dua konsultan Lippo Group Taryadi dan Fitra Djaja Purnama, serta pegawai Lippo Group Henry Jasmen.

Kemudian, tersangka lain yang merupakan pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi di antaranya Kepala Dinas PUPR Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat M Nahor, Kepala Dinas PMPTSP Dewi Trisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi.

Status hukum tempat tersangka, yakni Billy Sindoro, Taryudi, Fitra Djaja Purnama, dan Henry Jasmen telah meningkat menjadi terdakwa. Keempatnya telah menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan.

Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro; dua konsultan Lippo Group, yaitu Taryudi dan Fitra Djaja Purnama, dan pegawai Lippo Group Henry Jasmen.

Ketua KPK, Agus Rahardjo menjelaskan, Neneng Hasanah Yasin diduga menerima dana suap sebesar Rp7 miliar, dari yang dijanjikan Rp13 miliar, dari Billy Sindoro dkk. Dugaan suap tersebut berkaitan dengan izin pembangunan proyek Meikarta seluas 774 hektare. Suap tersebut diduga diberikan dalam sejumlah tahap yang dilakukan pada April hingga Juni 2018. Dana tersebut disalurkan melalui sejumlah pejabat Pemkab Bekasi. (riz/fin/ful)

About Syaiful Amri

Check Also

Sekali Pundak Ditepuk, Motor dan iPhone Raib

FIN.CO.ID, PALEMBANG – Kasus hipnotis untuk aksi kriminalitas kembali terjadi di metropolis. Kali ini dialami Pritvi ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: ga boleh copy paste boss