SPDP Habib Bahar Sudah di Kejagung

Beranda Hukum dan Kriminal SPDP Habib Bahar Sudah di Kejagung

FIN.CO.ID, JAKARTA, – Habib Bahar bin Smith kini tengah mendekam dibalik jeruji Polda Jawa Barat setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan anak. Bahar ditahan usai menjalani pemeriksaan di Derektorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat di Bandung, pada Selasa (18/12) malam.

Penahanan Habib Bahar dinilai tidak akan menimbulkan gejelok politik yang besar karena memang murni penegakan hukum dan bukan tindak kriminalisasi ulama seperti apa yang ramai dipebincangkan di media sosial.

“gejolak politik besar tidak, tidak akan terjadi gelombang politik, karena masyarakaty sudah paham siapa Habib Bahar,” kata Direktur Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo, saat berbincang dengan Fajar Indonesia Network (FIN) di Jakarta, Jumat (21/12).

Dia menegaskan penahanan yang dilakukan penyidik karena atas dugaan pelanggaran hukum yang diduga dilakukan Habib Bahar Bin Smith. Jadi penahanan bukan karena ceramahnya yang memang terlihat lantang dan berapi-api.

“Ditahan bukan karna ceramah dia, tidak ada larangan ceramah, tapi karena perbuatan ada duggan pelanggaran hukum penganiayaan terhadap anak, sehinggan masyarakat sudah sangat paham,” jelasnya.

Bahkan Karyono mengaku telah menguji isu soal kriminalisasi ulama yang ramai dibicarakan di media sosial. Pengujian melalui dengan survei secara langsung kepada masyarakat.

“Dalam survei saya lakukan, seberapa yakin masyarakat Indonesia bahwa Jokowi melakukan krimnalisai ulama, dan yang percaya hanya 12 persen, itu pun bukan pemilih Jokowi,” tegasnya.

Jadi, lanjut Karyono yang juga Direktur Indo Survey dan Strategi (ISS), isu kriminalisasi terhadap ulama hanya besar di media sosial dan faktualnya masyarakat tidak percaya. Dari hal ini dapat disimpulkan penahanan Habib Bahar Bin Smith tidak akan menimbulkan gejolak politik besar.

“kecuali ulama yang sangat berpengaruh, itu berpengaruh menimbulkan gejolak politik besar, saya kira penegakan hukuim harus tetap berjalan,” tutupnya.

Sementara Jaksa Agung HM Prasetyo meminta tindakan penahanan terhadap Habib Bahar Bin Smith oleh penyidik Polda Jawa Barat tidak dinilai negatif sebagai upaya kriminalisasi aparat penegak hukum terhadap ulama. “Jadi satu hal yang kita minta penanganan kasus Bahar Bin Smith ini jangan ada anggapan semacam kriminalisasi dan sebagainya,” katanya di Kejaksaan Agung.

Dia menegaskan setiap orang memiliki kedudukan hak dan kewajiban yang sama di muka hukum, jadi siapapun jika terkena tindak pidana maka harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Disinggung soal berkas pekara apakah sudah dinyatakan lengkap atau P21 oleh jaksa penuntut umu, Prasetyo menegaskan hingga kini belum menerima berkas perkara tersangka Habib Bahar Bin Smith dari penyidik Polda Jawa Barat. “kalau berkas perkara belum terima, kita baru terima SPDP,” jelasnya.

Jadi, lanjut Prasetyo, Kejaksaan masih menunggu berkas perkara tersebut, jika nantinya berkas perkara telah diterima maka tim jaksa akan meneliti apakah berkas perkara tersebut telah memenuhi unsur formil dan materil. “Kita tunggu proses berkasnya. Sekali lagi kita berharap jangan sampe ada tuduhan kepada penegak hukum pemerintah ini melakukan kriminalisasi terhadap ulama, tidak ada itu ya. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum siapapun,” tutupnya.

Sebelumnya, penyidik Polda Jawa Barat menahan penceramah Bahar Bin Smith atau dikenal dengan Habib Bahar. Penahanan dilakuakn setelah status Habib Bahar dijadikan tersangka di Derektorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat di Bandung, pada Selasa (18/12) malam.

Habib Bahar Diduga melakukan penganiayaan terhadap dua orang anak, yakni MHU (17) dan ABJ (18), di Pesantren Tajul Alawiyyin di Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu (1/12). Habib Bahar dilaporkan ke Polres Bogor pada Rabu (5/12) dengan laporan polisi nomor LP/B/1125/XI/I/2018/JBR/Res.Bgr.

Habib Bahar akan dikenakan pasal berlapis, yakni Pasal 170 ayat (2), Pasal 351 ayat (2), Pasal 333 ayat (2) dan Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

(lan/fin)

Baca Juga

Berita Terbaru