18, September, 2021

Lindungi Konsumen Taksi Online, Kemenhub Akan Gaet Pihak Independen

FIN.CO.ID, JAKARTA -Untuk melindungi konsumen taksi online, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana akan menunjuk pihak ketiga untuk mengawasi terkait penerapan aturan tarif batas atas dan batas bawah taksi online.

“Ini pertimbangan yang masak-masak, ini bukan perusahaan kecil. Jadi, kita akan libatkan pihak ketiga atau konsultan untuk mengawasi, ini independen,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (18/12).

Di tempat yang sama, Direktur Angkutan dan Multimoda Kemenhub Yani menjelaskan, meski nanti pihak ketiga telah ditunjuk, namun kewenangan untuk mengatur soal pelanggaran tarif taksi online tetap berada di ranah KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha).

“(pihak ketiga) mereka hanya melakukan pengawasan. Jadi, kalau ada pelanggaran tetap KPPU yang turun,” ujarnya.

Pengamat transportasi, Alvin Lee mengatakan, Kemenhub ingin melibatkan pihak ketiga untuk mengawasi tarfi taksi online adalah sah-saja saja. Hal ini sekiranya memang dibutuhkan untuk melindungi konsumen.

“Tidak wajib (tunjuk pihak ketiga). Itu tergantung (Kemenhub),” katanya saat dihubungi Fajar Indonesia Network (FIN), Selasa (18/12).

Asalkan kata dia, pihak ketiga harus di luar lembaga eksekutif. Artinya nantinya memiliki kewenangan secara langsung tanpa diatur oleh eksekutif, yaitu misalkan KPPU.

“Kalau pemahaman saya di bawah eksekutif sehingga bisa memberikan kewenangan pendapat secara langsung, dan tidak dikendalikan eksekutif,” ujar dia.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi resmi menandatangani peraturan baru taksi online setelah Peraturan Menteri (PM) Nomor 108 Tahun 2017 pada Selasa (18/12).

Dalam peraturan baru ini terdapat kekhususan yakni apa yang telah ditolak oleh Mahkamah Agung, tidak dimasukkan kembali ke dalam PM yang baru.

“Pertama yang sudah dianulir oleh Mahkamah Agung itu kita tidak atur lagi, jadi sudah mengeluarkan beberapa pasal, yang menyangkut masalah KIR, tidak kita masukkan, stiker, tapi soal UMKM masih,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi di Jakarta, Selasa (18/12).

Namun, aturan yang ditekan Menhub tak menyentuh ojek online. Kemenhub masih mengkaji aturan ojek online, sebab hal ini bertentangan dengan program Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK). Budi Setiyadi mencatat, 75% kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh kendaraan roda dua.

“Kalau kami regulasi, seakan kami melegalkan sepeda motor menjadi angkutan umum. Itu kontra produktif dengan program RUNK,” ujarnya, baru-baru ini.

Kata dia, pemerintah tetap mengakomodir keinginan para mitra pengemudi ojek online untuk mendapat payung hukum. Kemehub akan mengkaji aturan terkait ojek online supaya tidak merugikan pihak manapun.

“Nanti kami akan diskusi dengan para pakar,” kata Budi. Selain itu, ia akan berdiskusi dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait Undang-Undang (UU) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hanya, menurut dia kajian mengenai aturan ojek online paling cepat kemungkinan dilakukan tahun depan.

Dia juga sudah bertemu dengan aliansi ojek online seperti Gerakan Aksi Roda Dua (Garda), terkait aturan ojek online. Ia pun mendorong aliansi ojek online untuk berdiskusi dengan akademisi terkait payung hukum yang sesuai untuk mengatur ojek online. Dengan begitu, tuntutan para pengemudi ojek online seperti tarif bisa diakomodasi pemerintah.

“Kami tengah mengkaji dan melibatkan akademisi terkait payung hukum dan hubungan kemitraan ojek online dengan perusahaan aplikasi,” ujar Anggota Presidium Garda Igun Wicaksono.

(din/fin)

Rekomendasi Berita Terbaru

Populer