Rugikan Negara, Bawaslu Lebih Baik Dibubarkan

Beranda Nasional Rugikan Negara, Bawaslu Lebih Baik Dibubarkan

FIN.CO.ID, JAKARTA – Rilis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait hasil pengawasan tahapan kampanye yang menghasilkan ratusan pelanggaran menjadi perhatian. Penilaian atas kinerja Bawaslu ini pun memunculkan banyak tanggapan. Salah satunya dari Peneliti Senior lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsudin Haris mengatakan kehadiran Bawaslu dinilai sebagai hambatan bagi kinerja penyelenggara Pemilu yakni Komisi Pemiliha Umum (KPU).

Pernyataan yang disampaikan dalam sebuah diskusi bertajuk Evaluasi Politik Tahun 2018 dan Proyeksi Politik Tahun 2019′ di Hotel Century dibilangan Jakarta Pusat Kamis (13/12) itu. Syamsudin menyatakan bahwa Bawaslu adalah tangan kanan partai politik yang memang sengaja dibuat agar KPU itu tidak berlaku macam-macam.

Ia mencontohkan antara KPU dan Bawaslu layaknya ‘Tom and Jerry’ yang suka bersalaman tapi lebih banyak beda pendapat. “Contoh kasus masalah caleg mantan koruptor, Bawaslu tidak menyetujui apa yang sudah diputuskan oleh PKPU Nomer 20 Tahun 2018. Nah ini kan aneh, mestinya Bawaslu itu melaksanakan apapun yang diputuskan oleh KPU,” ujar Syamsudin.

Syamsudin pun mengaku bahwa dirinya pernah melontarkan sebuah usulan agar Bawaslu bisa dihapuskan dari sturktural penyelenggara pemilu karena dalam bekerja tidak berjalan efektif. Hal tersebut dikarenakan masih banyak pelanggaran dalam tahapan pemilu yang tidak bisa diselesaikan.

Penilaian Syamsudin berlanjut, keberadaan lembaga pengawas pemilu juga tidak berjalan efektif. Iapun menyarankan ada bawaslu tidak perlu dikuatkan bersifat permanen karena cenderung memboroskan uang negara yang jarang terlihat kinerjanya.

“Kehadiran Bawaslu semakin kuat pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan penguatan kepada Bawaslu khususnya dalam penyelesaian sengketa. Kemudian kedudukan Bawaslu yang tadinya bersifat permanen hanya sampai tingkat propinsi, dalam UU Pemilu sekarang, Bawaslu permanen hingga kabupaten/kota. Jadi lembaga pengawas pemilu itu tidak perlu permanen. Ini pemborosan uang negara saja,”tegasnya.

Berbeda dengan sebelumnya, secara terpisahPengamat Politik Emrus Sihombing melihat kehadiran Bawaslu sendiri masih sangat dibutuhkan. Ia secara terus terang menyampaikan dengan kondisi pemilu yang masih memiliki kelebihan dan kekurangan hadirnya Bawaslu sebagai penetralisir dari adanya pelanggaran yang terjadi.

“Ternyata dengan adanya Bawaslu saja buktinya masih ada pelanggaran kan,apalagi kalau tidak ada Bawaslu, kata Emrus saat dihubungi.

Terkait wacana pembubaran Bawaslu yang disampaikan Peneliti Senior, Emrus menyampaikan pernyataan itu terlalu premature untuk disampaikan. cara berfikir, ungkap Emrus sangat tidak produktif. “Saya kira sederhana, ada bawaslu aja masih ada pelanggaran bagaimana tidak ada, jadi logikanya saya tidak tahu apa yang digunakan oleh peneliti tersebut,”lanjutnya.

Emrus mengakui di negara-negara maju kehadiran Bawaslu dan KPU pun sudah tidak ada. sistem demokrasi sudah dewasa dan sistem e-elektronik sudah terlaksana.”Di negara maju akhirnya sudah tidak perlu lagi pengawasan karena sudah terekam jejak digital mereka,” kata Emrus.

Selanjutnya Emrus menuturkan sepanjang Indonesia masih dalam tahap demokrasi yang seperti ini KPU dan Bawaslu masih diperlukan. Sehingga kinerja Bawaslu harus disempurnakan. Mengontrol dan mengawasi jadi syarat untuk menyempurnakan kinerja Bawaslu.

“Jadi ketika kita memberikan pandangan perlu kita mengkaji dulu kinerja Bawaslu jangan serta merta mengambil kesimpulan, ini harus diberikan penguatan Undang-Undang bukan malah dihapus tapi dikuatkan dana tau meniaadakan, sejatinya harus dbierikan penguatan agar memeiliki wewenangyg diberikan supaya mereka bisa berjalan, saya mau tegaskan, samapi saat ini kalau sistem demokrasi masih seperti ini belum matang belum dewasa dan kasus E-ktp belum tuntas maka sepanjang itu masih kita perlukan lembaga seperti KPU dan Bawaslu,”tutupnya.

(zen/fin)

Baca Juga

Upah Tak Berubah, Buruh Siapkan Aksi Besar-besaran

JAKARTA - Pemerintah memutuskan upah minimum bagi para buruh tak berubah alias tidak ada kenaikan di tahun 2021. Artinya upah minimun masih sama dengan...

BOP Pesantren Tahap III Cair Awal November

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan, bahwa tidak ada pemotongan dalam pencairan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pesantren, apalagi uang terima kasih. Wakil Menteri Agama Zainut...

Pemerintah Belum Pesan Vaksin Astra Zeneca

JAKARTA - Pemerintah belum memutuskan membeli vaksin COVID-19 dari produsen Astra Zeneca. Namun, vaksin dari prosusen yang bermarkas di Inggris ini memang menjadi kandidat...

PNS Libur Swasta Masuk

JAKARTA – Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yakni Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PAN-RB telah sepakat menetapkan Libur Nasional dan...

Alat Deteksi Cepat Covid-19 Masuk Uji Diagnostik

JAKARTA - Alat deteksi cepat gejala Covid-19, Genose C19 atau Gadjah Mada Electronic Nose tengah memasuki tahap uji diagnostik sebelum diproduksi akhir tahun ini. Genose...

Berita Terbaru

Dipandu Gus Miftah, DJ Katty Butterfly Resmi Memeluk Islam

JAKARTA- DJ Katty Butterfly umumkan diri memeluk Islam pada Kamis (29/10). Proses ucapan syahadat dipimpin langung oleh Gus Miftah. Selebgram yang sering tampil seksi di...

Musni Umar Heran, Anies Baswedan Dituduh sebagai Dalang Demo Rusuh

JAKARTA- Rektor Universitas Ibnu Chaldun, Musni Umar menduga, ada pihak yang menggerakkan massa dan membiayai demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta Rabu (28/10)...

Denny Siregar: Kalian Juga Suka Ngejek Agama Lain, Sekali Balik Diejek Langsung Main Penggal

JAKARTA- Aktivis media sosial, Denny Siregar mengatakan, seandainya ummat Islam di Indonesia dikenal sebagai ummat yang menghormati ajaran dan keyakinan orang lain, maka pastinya...

Ceramah Felix Siauw Dibatalkan, Denny Siregar: Gak Pantas UGM Dapat Ceramah dari Orang Model Ini

JAKARTA- Ustaz Felix Siauw rencananya akan mengisi kajian di Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gadjah Mada (UGM)....

Gak Puas, Koeman Maunya Barcelona Bantai Juventus

TURIN—Ronald Koeman percaya bahwa Barcelona tidak cukup kejam di Juventus pada matchday kedua Liga Champions. Tim Catalan yang meninggalkan Turin dengan kemenangan 2-0 bagi...

Nusantara

Waspadai Penularan di Rumah

TASIK – Penambahan kasus positif Covid-19 di Kota Tasikmalaya belum berhenti. Penularan di keluarga paling disoroti dengan jumlah kasus lebih dari 109 orang pasien...

Banyak Perahu Nelayan Dijual

CIREBON - Pandemi Covid-19 tampaknya menjadi mimpi buruk bagi para nelayan rajungan. Karena harga rajungan sejak Maret 2020 hingga saat ini masih jatuh. Sehingga...

News

Ceramah Felix Siauw Dibatalkan, Denny Siregar: Gak Pantas UGM Dapat Ceramah dari Orang Model Ini

JAKARTA- Ustaz Felix Siauw rencananya akan mengisi kajian di Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gadjah Mada (UGM)....

Dana Nasabah WanaArtha Tak Bisa Disita

JAKARTA - Kejaksaan seharusnya berhati-hati membekukan atau menyita rekening berbagai pihak dalam kasus Jiwasraya. Penyitaan atau pembekuan harus dibarengi dengan kejelasan keterkaitan. Pakar Tindak...

Progres 98 serta Tokoh Lintas Aktivis Menolak Demo Anarkis dan Politik Destruktif

JAKARTA - Berbagai persoalan politik bangsa yang terjadi di Indonesia sangat menarik untuk disikapi. Karena itu, perlu adanya evaluasi yang komprehensif terkait dinamika politik...

PNS Libur Swasta Masuk

JAKARTA – Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yakni Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PAN-RB telah sepakat menetapkan Libur Nasional dan...

Alat Deteksi Cepat Covid-19 Masuk Uji Diagnostik

JAKARTA - Alat deteksi cepat gejala Covid-19, Genose C19 atau Gadjah Mada Electronic Nose tengah memasuki tahap uji diagnostik sebelum diproduksi akhir tahun ini. Genose...

Wapres dan MUI Dukung Rencana Program Maghrib Mengaji di Sumbawa

JAKARTA - Calon Bupati Sumbawa, NTB, Syarafuddin Jarot dan Mokhlis mengusung program Maghrib Mengaji jika terpilih menjadi kepala daerah. Program itu dinilai bisa menjaga nilai-nilai...

Kondisi Darurat, Vaksin Covid-19 Boleh Digunakan

JAKARTA - Halal-haramnya vaksin COVID-19, masih dalam pengujian. Namun, jika kondisi darurat vaksin COVID-19 dapat digunakan meski ada unsur tidak halalnya. Menurut anggota Divisi Fatwa...