Rugikan Negara, Bawaslu Lebih Baik Dibubarkan

FIN.CO.ID, JAKARTA – Rilis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait hasil pengawasan tahapan kampanye yang menghasilkan ratusan pelanggaran menjadi perhatian. Penilaian atas kinerja Bawaslu ini pun memunculkan banyak tanggapan. Salah satunya dari Peneliti Senior lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsudin Haris mengatakan kehadiran Bawaslu dinilai sebagai hambatan bagi kinerja penyelenggara Pemilu yakni Komisi Pemiliha Umum (KPU).

Pernyataan yang disampaikan dalam sebuah diskusi bertajuk Evaluasi Politik Tahun 2018 dan Proyeksi Politik Tahun 2019′ di Hotel Century dibilangan Jakarta Pusat Kamis (13/12) itu. Syamsudin menyatakan bahwa Bawaslu adalah tangan kanan partai politik yang memang sengaja dibuat agar KPU itu tidak berlaku macam-macam.

Ia mencontohkan antara KPU dan Bawaslu layaknya ‘Tom and Jerry’ yang suka bersalaman tapi lebih banyak beda pendapat. “Contoh kasus masalah caleg mantan koruptor, Bawaslu tidak menyetujui apa yang sudah diputuskan oleh PKPU Nomer 20 Tahun 2018. Nah ini kan aneh, mestinya Bawaslu itu melaksanakan apapun yang diputuskan oleh KPU,” ujar Syamsudin.

Syamsudin pun mengaku bahwa dirinya pernah melontarkan sebuah usulan agar Bawaslu bisa dihapuskan dari sturktural penyelenggara pemilu karena dalam bekerja tidak berjalan efektif. Hal tersebut dikarenakan masih banyak pelanggaran dalam tahapan pemilu yang tidak bisa diselesaikan.

Penilaian Syamsudin berlanjut, keberadaan lembaga pengawas pemilu juga tidak berjalan efektif. Iapun menyarankan ada bawaslu tidak perlu dikuatkan bersifat permanen karena cenderung memboroskan uang negara yang jarang terlihat kinerjanya.

“Kehadiran Bawaslu semakin kuat pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan penguatan kepada Bawaslu khususnya dalam penyelesaian sengketa. Kemudian kedudukan Bawaslu yang tadinya bersifat permanen hanya sampai tingkat propinsi, dalam UU Pemilu sekarang, Bawaslu permanen hingga kabupaten/kota. Jadi lembaga pengawas pemilu itu tidak perlu permanen. Ini pemborosan uang negara saja,”tegasnya.

Berbeda dengan sebelumnya, secara terpisahPengamat Politik Emrus Sihombing melihat kehadiran Bawaslu sendiri masih sangat dibutuhkan. Ia secara terus terang menyampaikan dengan kondisi pemilu yang masih memiliki kelebihan dan kekurangan hadirnya Bawaslu sebagai penetralisir dari adanya pelanggaran yang terjadi.

“Ternyata dengan adanya Bawaslu saja buktinya masih ada pelanggaran kan,apalagi kalau tidak ada Bawaslu, kata Emrus saat dihubungi.

Terkait wacana pembubaran Bawaslu yang disampaikan Peneliti Senior, Emrus menyampaikan pernyataan itu terlalu premature untuk disampaikan. cara berfikir, ungkap Emrus sangat tidak produktif. “Saya kira sederhana, ada bawaslu aja masih ada pelanggaran bagaimana tidak ada, jadi logikanya saya tidak tahu apa yang digunakan oleh peneliti tersebut,”lanjutnya.

Emrus mengakui di negara-negara maju kehadiran Bawaslu dan KPU pun sudah tidak ada. sistem demokrasi sudah dewasa dan sistem e-elektronik sudah terlaksana.”Di negara maju akhirnya sudah tidak perlu lagi pengawasan karena sudah terekam jejak digital mereka,” kata Emrus.

Selanjutnya Emrus menuturkan sepanjang Indonesia masih dalam tahap demokrasi yang seperti ini KPU dan Bawaslu masih diperlukan. Sehingga kinerja Bawaslu harus disempurnakan. Mengontrol dan mengawasi jadi syarat untuk menyempurnakan kinerja Bawaslu.

“Jadi ketika kita memberikan pandangan perlu kita mengkaji dulu kinerja Bawaslu jangan serta merta mengambil kesimpulan, ini harus diberikan penguatan Undang-Undang bukan malah dihapus tapi dikuatkan dana tau meniaadakan, sejatinya harus dbierikan penguatan agar memeiliki wewenangyg diberikan supaya mereka bisa berjalan, saya mau tegaskan, samapi saat ini kalau sistem demokrasi masih seperti ini belum matang belum dewasa dan kasus E-ktp belum tuntas maka sepanjang itu masih kita perlukan lembaga seperti KPU dan Bawaslu,”tutupnya.

(zen/fin)

About Redaksi FIN

Check Also

OTT KPK, Transaksi Suap di Kedai Kopi

FIN.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: ga boleh copy paste boss