Ekonomi

B20 Solusi Atasi Imporsasi Migas

FIN.CO.ID, JAKARTA – Menurunnya produksi minyak dalam negeri, membuat sektor minyak dan gas bumi (migas) terus menjadi penyumbang defisit neraca perdagangan Indonesia. Tingkat konsumsi yang terus meningkat setiap tahunnya, mengakibatkan impor minyak akan terus meningkat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, impor Indonesia pada Oktober 2018 sebesar USD 17,62 miliar. Angka ini naik tajam sebesar 20,60% jika dibandingkan dengan September 2018. Kenaikan impor ini salah satunya dipengaruhi oleh kenaikan impor migas sebesar USD 2,91 miliar atau naik 26,97% dibanding bulan sebelumnya.

Kenaikan impor migas disebabkan oleh nilai impor minyak mentah yang mengalami kenaikan sebesar 20,72%. Tidak hanya itu, nilai impor hasil minyak juga naik 30,46% dan gas naik 18,2 persen.

Hal ini tentu menjadi pekerjaan pemerintah pada tahun depan untuk bisa mencari jalan keluar agar bisa menekan impor tersebut, supaya neraca perdagangan Indonesia sedikit lebih baik. Untuk itu, pemerintah diminta lebih dapat memanfaatkan program mandatory biodiesel (B20) sebagai energi subtitusi.

“Kita memang harus membuat program subtitusi, jika ada kebijakan mandatory B20, saya kira harus terus ditingkatkan, menjadi B30. Yang namanya B20-B30. Untuk disel, yang menggunakan solar atau BBM itu dicampur dengan bio solar atau dicampur dari sawit. Kalau ingin mengurangi impor solarnya ya itu tadi, kita harus menambah porsi bahan bakar nabatinya lebih besar 20%,” kata pengamat Migas, Marwan Batubara kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Rabu (5/12).

Menurut Marwan, terjadinya kenaikan impor migas pada tahun depan, diperkirakan tidak jauh berbeda dengan tahun berjalan 2018 sekarang. Namun kata dia, yang perlu dikhawatirkan adalah kenaikan harga minyak dunia. Sebab, jika harga minyak dunia tinggi, otomatis biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah akan lebih membengkak.

“Kalau impor saya kira tidak jauh beda dengan sekarang. Produksi saat ini rata-rata 500-700 ribu barel perhari. Jadi yang diimpor sekitar 900 ribu per barel per hari. Paling kenaikan tidak terlau tinggi sekitar 5%. Tetapi yang menjadi kekhawatiran, sebenarnya bukan persentase dari volumenya, justru yang kita khawatirkan itu harganya naik. Karena kalau harganya naik, itu artinya dolar yang kita pakai untuk mengimpor lebih besar,” terangnya.

Marwan juga menilai, jika program B20 yang dilakukan oleh pemerintah kurang konsisten. Sebab, munculnya program B20 sudah sejak 2012, kemudian diangkat kembali pada 2016. Di mana pada pada waktu itu, harga sawit sedang jatuh di pasar internasional. Artinya, pemerintah melakukan program B20 sekadar untuk menyelamatkan produksi sawit dalam negeri.

“Sebenarnya pembahasannya sudah lama dari 2012, kemudian muncul di 2016, tapi tidak konsisten. Kenapa tidak konsisten? karena pada waktu itu pas harga CPO lagi rendah di luar negeri, sedang di level USD 450 per ton, nah sementara produksinya itu berlebihan. Akhirnya produsen CPO mendekati pemerintah, dan pemerintah juga berkepentingan, lalu dipaksa adanya program B10 dan B20. Tapi pelaksanaanya tidak konsisten, karena setelah berapa bulan kemudian, harganya pulih kembali di atas USD 500 per ton. Karena pemerintah melihatnya sudah pulih, akhirnya mereka merasa tidak ada kepentingan untuk dalam negeri,” tutupnya.

(Der/Fin)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!