BPKP Beri Penghargaan ke Kemenkes

    FIN.CO.ID, JAKARTA –  Sebagai bentuk apresiasi atas pengelolaan keuangan negara yang terus membaik, maka Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akhirnya memberikan penghargaan ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.

    Penghargaan ke Kemenkes berupa piagam itu diserahkan langsung oleh Kepala BPKP, Ardan Adiperdana dan diterima Menteri Kesehatan (Menkes), Nila Moeleok, Jumat (23/11) bertempat di Bogor di sela-sela kegiatan Rapat Koordinasi Operasional Program.

    Berdasarkan Undang-undang Keuangan Negara, dimana salah satunya poinnya yakni Undang-undang Perbendaharaan terdapat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang pada esensinya yaknj keuangan negara harus dikawal akuntabilitasnya.

    Untuk pengawalannya, dalam PP tersebut jelas disebutkan bahwa ada dua pilar penting yakni SPIP dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Dua pilar inilah yang mengawal dan menjaga akuntabiltias pengeloaan negara.

    Kepala BPKP Ardan Adiperdana disel-sela penyerahan piagam penghargaan ke Menkes mengatakan, selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, dua pilar itu diukur brdasarkan level. Level paling bawah adalah satu dan level paling tinggi adalah 5.

    “Level ini menggambarkan bagaimana kapasitas dari dua pilar itu untuk mencegah dan mendeteksi penyimpangan-penyimpangan termasuk kapasitas dan kapabilitan yang baik untuk menjaga pengelolaan keuangan negara,” tegas Ardan.

    Dijelaskan juga, target di tahun 2019 adalah kementerian/lembaga harus mencapai level 3 baik SPIP maupun APIP. “Kemenkes audah mencapai level 3 sebelum batas waktunya. Hal ini menunjukkan ada kapasitas dan kapabilitas untuk menjaga keuangan negara dengan baik. Saya ucapkan selamat. Tentu kalau tidak ada leadership menteri yang komit untuk menerapkan sistem pengendalian keuangan pemerintah dan mendorong inspektur jenderal untuk mencapai kapabilitas ini tentu tidak akan terwujud. Yang penting komitmen dan dorongan dari bu menteri dan ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran Kemenkes,” tegas Kepala BPKP.

    SPIP dan APIP, lanjutnya, akan gagal apabila terjadi pengabaian, kolusi dan intervensi dalam pengelolaan keuangan negara tersebut. “Sistem (SPIP dan APIP) akan hancur kalau ada pengabaian dari pimpinan yakni jajaran dirjen, direktur, dan kepala dinas. Dan rikutnya yakni jika ada kolusi antar para pihak yang menjalankan sistem ini. Jadi kolusi akan menyebabkan sistem ini tidak optimal. Dan terkahir yakni intervensi. Kalau ada intervensi artinya pimpinan melakukan intervensi terhadap berjalannya sistem. Nah tiga ini yang akan membuat sistem pengelolaan keuangan akan hancur,” tandas Ardan.

    Untuk diketahui, penghragaan berupa sertifikat Maturitas SPIP diberikan langsung oleh Kepala BPKP dan diterima Menkes. Sementara sertifikat Internal Audit Capability Model APIP Level 3 diterima langsung Plt Itjen Kemenkes, drg. Oscar Primadi.

    (gat/fin)