Ekonomi

Open Government Andalan Pemerintah Atasi Ketimpangan

FIN.CO.ID, JAKARTA – Mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan sosial menjadi salah satu fokus pemerintah. Prinsip open govenrment menjadi andalan dalam mengatasinya

Menurut Menteri PPN atau Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, nilai- nilai keterbukaan, inklusivitas, dan transparansi, terangkum pada prinsip open government. Hal itu menjadi kunci dalam mengembangkan instrumen kebijakan fiskal dan pembangunan sektoral untuk mengatasi ketimpangan sosial ekonomi dan wilayah yang kurang berkembang.

“Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia, di antaranya kebijakan dana desa yang didistribusikan secara langsung sejak 2015.  Pada 2018, pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp60 triliun per tahun untuk 74.957 desa,” ujarnya, Rabu, (7/11).

Bertambahnya angka dana desa setiap tahun membuat akuntabilitas dana harus diperketat. Kata Bambang, di sinilah peran penting open government dalam memaparkan informasi penggunaan dana tersebut . Ini agar dana desa dapat dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat. “Makanya, Melalui Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah atau Open Government Indonesia (Renaksi OGI) 2018-2020, pemerintah mendorong partisipasi dan keterlibatan publik dalam perencanaan penganggaran,” ucapnya.

Open government juga berkontribusi dalam kesuksesan program bantuan sosial. Menurut Bambang, studi yang dilakukan Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (JPAL) atas program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) membuktikan bahwa transparansi dapat meningkatkan penerimaan program beras bersubsidi tersebut hingga 26 persen. “Makanya pada Renaksi OGI 2018-2020 mendatang, Indonesia berkomitmen untuk mendorong komponen partisipatif dan transparansi terkait program raskin,” kata Bambang.

Bambang juga menambahkan, prinsip open government juga membantu dalam memaksimalkan anggaran pada Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai Rp2.220,7 triliun. Sebab mayoritas anggaran dialokasikan untuk mendukung program prioritas pemerintah untuk menurunkan kemiskinan, membangun infrastruktur, menambah nilai tambah perkembangan ekonomi, dan memastikan ketahanan energi dan stabilitas keamanan nasional tetap terjaga.

“Untuk itu, Pemerintah Indonesia sangat mendukung pengambilan kebijakan dengan prinsip keterbukaan. Makanya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Indonesia sangat mendorong terjadinya akuntabilitas birokrasi dengan modernisasi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui reformasi kebijakan dan institusi,” pungkasnya.

(rdi)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!