Pilpres 2019

Masuk Tahun Politik, Dewan Pers Minta Media Netral

FIN.CO.ID, JAKARTA- Media saat ini bertugas memberikan informasi kepada masyarakat. Pemberian informasi tersebut jangan diwarnai dengan insinuasi atau kepentingan-kepentingan.

Menjelang tahun politik,  dewan pers selalu mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada pimpinan-pimpinan media atau news room guna mengingatkan fungsi utama dari media. Sayangnya, sampai saat ini masih banyak media mainstream yang tergoda untuk masuk ke wilayah politik.

“Apalagi pemilik beberapa media besar ada yang menjadi pimpinan partai . Kalau kita baca Pasal 6 butir a UU 40 tahun 1999 tentang Pers, mengatakan pers nasional melaksanakan peranannya dalam memihak semua kepentingan masyarakat. Masyarakat berhak mengetahui informasi yang benar bukan informasi yang berbau insinuasi atau kepentingan politik,” kata Ketua Dewan Pers, Yoseph Adi Prasetyo kepada wartawan di DPR, Jakarta, 8/11).

Yoseph mengungkapkan informasi yang didomplengi kepentingan-kepentingan tertentu dari pemiliknya bisa berdampak raibnya kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. Dia juga menegaskan hal seperti ini jelas melanggar aturan undang-undang.

“Kita lihat pasal 6 butir UU 40/1999 dikatakan pers nasional melaksanakan dan mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi tepat, akurat dan benar. Kita tahu terutama media televisi ya mereka punya takar, ekspert tapi di TV-tv tertentu takarnya ya orang-orang itu saja, ekspertnya orang-orang itu saja. Pertanyaan sederhananya kenpa hasil yang dimiliki tidak saling silang agar informasi yang diberikan independen,”katanya.

Pasal 6 butir D pers nasional melaksanan peranannya melakukan pengawasan, kritik koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

“Jadi pertanyaan jika ada media-media online tertentu menyampaikan kritik hanya kepada kelompok tertentu maka media itu tidak pernah menyiarkan informasi secara objektif kritik  tersebut,”kata Yoseph.

Yoseph mengingatkan pasal 1 kode etik jurnalistik tentang kewajiban bagi setiap wartawan akan selalu bersikap independen dengan memberikan peristiwa dan fakta sesuai hati nurani dan menghasilakan berita yang akurat, dapat dipecaya benar sesuai dengan keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.

“Dewan Pers sudah mengeluarkan surat edaran nomor 2/2018 isinya meminta kepada seluruh wartawan yang ingin menjadi caleg atau anggota DPD,atau menjadi timses atau joki politik untuk segera non aktif sebagai wartawan atau mengundurkan diri dari profesi wartawan. Kenapa karena kita tahu bawah wartawan bekerja untuk kepentingan publik ketika dia bekerja untuk kepentingan kelompok, golongan apa lagi kepentingan pribadi maka sebetulnya dia sudah kehilangan legitimasinya,” tandasnya.

Diketahui beberapa waktu lalu ada video yang viral  di sosial media tentang terciduknya seorang wartawan dari media online ternama yang melakukan pekerjaannya tidak sesuai kode etik jurnalistik.  Dalam video itu terlihat aksi yang digelar umat Islam di Jakarta.  panitia acara mendapatkan seorang wartawan dari media online yang sedang memotret sampah.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!