Hukum Kriminal

Hakim MK Berang, Ancam Pidanakan Cabup TTS

SIDANG SENGKETA PILKADA. Suasana sidang lanjutan perkara HPH Kada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten TTS tahun 2018 yang digelar di gedunG MK RI, Rabu (7/11). GATRA JOHANNES/FIN

FIN.CO.ID, JAKARTA – Ada kejadian menarik yang patut disimak pada sidang lanjutan perkara gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) tahun 2018 dengan Nomor Perkara 61/3/PAN.MK/2018, Rabu (7/11) pukul 09.25 WIB kemarin.

Seperti biasanya, sebelum sidang dengan agenda memdengarkan laporan termohon (KPU Kabupaten TTS), KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan KPU RI serta laporan dari Bawaslu Kabupaten TTS, Bawaslu Provinsi NTT dan Bawaslu RI soal pelaksanaan Pemunguatan Suara Ulang (PSU), ketua majelis hakim Anwar Usman mempersilahkan masing-masing pihak untuk memperkenalkan diri. Selanjutnya, ketua majelis hakim kemudian memberikan kesempatan ke masing-masing pihak untuk menyampaikan laporannya termasuk dari pihak pemohon dan pihak terkait.

Oleh kuasa hukum pihak terkait dan pemohon, sempat disinggung soal adanya pemberitaan di media massa dengan narasumber Egusem Pieter Tahun alias Epi Tahun yang akan melaporkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) RI ke Komisi Yudisial. Pernyataan Epi Tahun saat itu menegaskan bahwa ia akan melaporkan hakim MK RI ke KY dan Komisi III DPR RI soal putusan majelis hakim MK RI karena dianggap merugikan pihak terkait.

Kuasa hukum pihak terkait, Ali Antonius dalam laporannya juga menyinggung salah satu poin laporan yang sudah diserahkan pemohon pekan kemarin ke majelis hakim MK RI yakni soal adanya pernyataan Epi Tahun selaku calon bupati TTS di sejumlah media massa. Laporan pemohon juga disertai bukti kliping pemberitaan yang merupakan pernyataan Epi Tahun pada sidang putusan 26 September lalu dimana dirinya menegaskan akan melaporkan hakim MK RI ke Komisi Yudisial (KY) dan ke Komisi III DPR RI karena diduga putusan majelis hakim MK RI waktu itu syarat kepentingan dan merugikan pihak terkait.

“Kami mau jelaskan bahwa kami sama sekali tidak melaporkan hamim MK RI ke KY. Dan kami sendiri tidak pernah memberikan pernyataan soal itu. Kami duga apa yang disampaikan pemohon dalam laporannya itu hanya mengada-ada saja,” jelas kuasa hukum pihak terkait.

Sementara kuasa hukum pemohon, Erwin Novan Manafe dalam laporannya juga menyinggung soal adanya pemberitaan di media massa dengan narasumber Epi Tahun. Dalam pemberitaan itu, Epi Tahun secara tegas katakan akan melaporkan hakim MK RI ke KY karena diduga dalam keputusannya pada 26 September lalu yang memerintahkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tidak adil dan diduga syarat kepentingan.

“Kami sudah serahkan laporan kami yang mulai bersama bukti berupa kliping pemberitaan di media massa dengan narasumber pihak terkait. Pihak terkait mengancam akan melaporkan hakim MK RI ke KY,” ujar Novan.

Salah satu hakim anggota, Arief Hidayat juga ikut mengklarifikasi laporan pelapor kemarin langsung ke pihak terkait.

“Ada beberapa hal yang saya perlu klarifikasi pada pihak terkait. Tadi (kemarin), saya mendengar setelah putusan Mahkamah, itu kok pihak terkait mau laporke KY. Hubungannya apa itu? Siapa yang melaporkan?” tanya Arief. Menjawab pertanyaan Arif Hidayat, kuasa hukum pihak terkait membantah bahwa tidak ada laporan sama sekali yang mereka buat ke KY. ” Tidak ada laporan, Yang Mulia. Itu hanya klaim dari pemohon,” jelas Ali Antonius.

Selanjutnya, Arief kembali mempertanyakan soal laporan itu ke kuasa hukum pemohon, Novan Erwin Manafe. Novan secara tegas katakan untuk laporan itu pihaknya sudah menyertakannya dengan bukti berupa kliping pemberitaan baik di media cetak maupun media online. Tak puas dengan jawaban kuasa hukum, Arief kembali mengkonfrontir langsung ke Epi Tahun yang kemarin hadir. Epi Tahun dengan nada suara yang ragu mengaku bahwa pemberitaan itu hanyalah bahasa koran. Arief secara tegaskan katakan, putusan hakim MK RI tak ada kaitannya dengan KY dan Komisi III dan tak bisa dipersoalkan.

Hakim anggota lainnya, Saldi Isra juga kembali mengkonfrontir laporan pemohon soal adanya pernyataan Epi Tahun ke media massa. “Prinsipal, kalau berita itu tidak benar atau dianggap bohong maka anda harus mengajukan hak jawab,” ujar Saldi Isra. Oleh Epi Tahun dijawab bahwa dirinya tidak sempat membaca pemberitaan itu karena dirinya sibuk dengan Pilkada. Sementara hakim anggota I Dewa Gede Palguna kemarin menegaskan bahwa dirinya sebagai hakim MK RI merasa terganggu dengan pernyataan Epi Tahun. “Saya sangat terganggu dengan apa yang ada

laporan dan sudah disampaikan. Saudara prinsipal, kalau saudara tidak membuat pernyataan itu dan saudara mengatakan tidak membaca pemberitaan itu maka keluar dari persidangan ini, saudara harus membuat pernyataan

bahwa itu tidak benar. Kalau tidak, kami akan anggap sebagai kebenaran. Kalau Saudara tidak membuat pernyataan itu, kami akan pertimbangkan tersendiri untuk soal itu saya akan memidanakan saudara,” tegas hakim anggota I Dewa Gede Palguna sembari meminta agar Epi Tahun segera mengklarifikasi pernyataan itu ke media massa. Oleh Epi Tahun dijawab bahwa dirinya siap memberikan klarifikasi.

(gat/fin)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!