‘Lika Liku’ Penanganan Dugaan Korupsi Mobile 8 Telecom yang Tak Jelas di Kejaksaan Agung

BerandaHukum dan Kriminal'Lika Liku' Penanganan Dugaan Korupsi Mobile 8 Telecom yang Tak Jelas di...

FIN.CO.ID, JAKARTA – Penangan kasus dugaan korupsi penerimaan kelebihan bayar atas pembayaran pajak PT Mobile 8 Telecom hingga kini tak jelas kelanjutnya di Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Kasus ini seperti hilang ditelan bumi. Pasalnya waktu awal penyidikan kasus ini Kejaksaan Agung sangat bersemangat untuk membongkar tuntas kasus yang pernah menjadi perhatian masyrakat.

Bahkan saat itu, penyidik pidana khusus pada jaksa agung muda pidana khusus telah memeriksa Hary Tanoesoedibjo yang disebut sebut sebagai pemilik PT Mobile 8 Telecom, namun status bos MNC grup itu masih sebagai saksi.

Tak hanya itu, penyidik juga telah menetapkan dua orang tersangka Anthony Chandra Kartawiria, Direktur PT First Media, Tbk dan Direktur PT Djaja Nusantara Komunikasi (DNK) Hary Djaja, namun kedua tersangka saat itu tidak terima dengan penetapan tersangka oleh penyidik dan akhirnya mengajujkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Akhirnya Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan tersebut, dengan membatalkan penetapan status tersangka Anthony Chandra Kartawiria dan Hary Djaja oleh penyidik. Hingga kini keduanya pun dapat menghirup udara dengan bebas tanpa ada proses hukum yang membelitnya.

Namun, Kejaksaan Agung tak tinggal diam dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang melepaskan status tersangka  Anthony Chandra Kartawiria dan Hary Djaja, penyidik kembali menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (sprindik) baru kasus ini. Penerbitan sprindik ini masih bersifat umum dan belum pada penetapan tersangka. Sprindik baru itu hingga kini masih jalan ditempat yang tak jelas arahnya.

Jaksa Agung HM Prasetyo pun tidak menanggapi secara serius ketika Fajar Indonesia Network (fin.co.id) mencoba menanyakan kelanjutan kasus tersebut. Ia hanya menjawab singkat sambil terseyum. ” Mobile8, mobile9,” katanya di Kejakaan Agung, Jakarta.

Sementara, Kordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman meminta penyidik pidana khusus terus melanjutkan penyidikan kasus ini dan jangan diendapkan. “kan terakhir ada sprindik baru, masa sampai sekarang engga ada tersangkanya, jangan kasusnya di hentikan atau di SP3,” katanya kepada FIN.

Menurutnya apa ketidakjelasan penanganan kasus ini karena Hary Tanoesoedibjo yang merupakan Ketua Umum Partai Perindo telah bergabung atau koalisi pemerintah dengan pasangan capres dan cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin , pasalnya dalam kasus ini, penyidik pernah memeriksa Hary Tanoesoedibjo sebagai saksi.

“dulu lagi awal awal kasus ini kejaksaan menggebu gebu, masa sekarang malah lemas, ini kan menjadi pertanyaan ada apa,” tegasnya.

Pada tahun 2017 lalu, Kejaksaan Agung masih terus mengumpulkan bukti guna mempercepat proses penetapan tersangka perkara dugaan korupsi penerimaan kelebihan bayar atas pembayaran pajak PT Mobile 8 Telecom.”Masih terus berjalan, tidak ada kendala, semua proses penyidikan berjalan” kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Warih Sadono.

Bahkan, penyidik pernah mengisyaratkan bakal ada penetapan tersangka kasus ini dalam waktu dekat. Saat ini sedang dalam tahap diskusi pematangan (penetapan tersangka). Penyidik juga mengaku telah mengantongi lebih dari dua nama calon tersangka kasus ini. Bahkan ada dua orang calon tersangkanya. “Lebih dari dua calon tersangkanya,” jelasnya waktu itu.

Namun, Warih yang pernah menjabat sebagai Deputi di KPK enggan membeberkan secara detail siapa identitas para calon tersangka tersebut. “‎nanti saja lihat (siapa-siapanya), semua pihak yang didukung alat bukti bisa dimintai pertanggung jawaban (jadi tersangka),” ujarnya.

Disinggung soal apakah penyidik akan melakukan pencegahan berpergian ke luar negeri terhadap para calon tersangka, Warih mengaku akan mempertimbangkan tindakan pencegahan ke luar negeri terhadap para calon tersangka.

“Yang jelas ‎sekarang penyidikan dalam tahap finalisasi, pengumpulan alat bukti, intinya proses akhir,” tegasnya.

Jaksa Agung HM Prasetyo pada waktu, peenah menegaskan proses penyidikan kasus dugaan korupsi restitusi pajak PT Mobile 8 Telecom masih terus berjalan. Bahkan penyidik tengah memperkuat alat bukti dalam perkara tersebut. Pengumpulan alat bukti untuk antisipasi jika nantinya para pihak yang sudah ditetapkan tersangka tidak terima dan menagjukan gugatan praperadilan.

Soal Hary Tanoesoedibjo, Prasetyo juga pernah mengisyaratkan akan kembali memanggil Hary Tanoesoedibjo untuk diperiksa jika memang diperlukan oleh penyidik .”Ya kita tunggu lagi, yang pasti akan dievaluasi terus, sudah cukup apa belum. Kalau belum cukup ya diperiksa lagi, dimintai keterangan lagi,” katanya.

Menurutnya, Hary Tanoesoedibjo yang merupakan pemilik perusahaan PT Mobile 8 Telecom harus mengetahui adanya dugaan restitusi pajak fiktif.”Sebagai pemilik perusahaan itu dia harus tahu dong, masa engga tau,” tutupnya.

Sedangkan Hotma Paris Hutapea yang  saat itu menjadi kuasa hukum Hary Tanoesoedibjo mengatakan bahwa penanganan restitusi pajak bukanlah kewenangan Kejaksaan, jadi sudah seharusnya perkaranya diberhentikan. Apalagi sudah ada putusan Praperadilan  Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membatalkan penetapan tersangka.

“Yang menyatakan bahwa masalah restitusi pajak Mobile 8 bukan kewenangan Kejaksaan sehingga harus dihentikan dan atas dasar pra peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kejaksaan dengan sukarela tanggal 30 Desember 2016 menyatakan hentikan penyidikan atas dugaan Tipikor pembayaran retitusi permohonan Mobile 8. Itu perintah pengadilan dan Kejaksaan sudah dipatuhi. Sudah final,” katanya saat mendampingi Hary Tanoesoedibjo memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung, 6 Juli 2017.

(Lan/FIN)

Baca Juga

Berita Terbaru

spot_img