Terbitkan Surat Edaran, Mendagri Pastikan PNS Terlibat Korupsi Akan Dipecat

    FIN.CO.ID, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional Sinergitas Penegakan Hukum Bagi PNS untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih disalah satu hotel di Jakarta, Kamis (13/9). Acara tersebut membahas tentang membangun tata kelola pemerintah pusat dan daerah yang harus semakin efektif dan  efisien,  mempercepat reformasi demokrasi dan dalam upaya memperkuat otonomi daerah, termasuk di dalamnya membangun sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

    Dalam sambutannya, Tjahjo, mengatakan korupsi membawa dampak negatif terhadap lambatnya pertumbuhan ekonomi dan membuat kemiskinan rakyat, serta terhadap penegakan hukum dan  pertahanan keamanan. Mengingat begitu besarnya dampak negatif dari korupsi ini, maka perlu ada upaya yang sangat luar biasa dan sistematis untuk dapat mencegah dan memberantas perilaku korupsi ini, termasuk korupsi yang dilakukan oleh para Pegawai Negeri Sipil (PNS), baik oleh PNS di daerah, maupun oleh PNS di Pusat.

    Data BKN mencatat sebanyak 2.357 orang PNS Pusat dan Daerah yang telah divonis bersalah, dan telah  inkracht atau mempunyai kekuatan hukum dalam kasus tipikor, namun masih tetap aktif dan tidak diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Akan tetapi, BKN sejak tanggal 6 September 2018 yang lalu. Dari 2.357 orang PNS tersebut, BKN telah memblokir status kepegawaian PNS Daerah provinsi, kabupaten dan kota sebanyak 2.259 orang. 

    “Sedangkan sisanya sebanyak 98 orang PNS pusat masih dikoordinasikan dengan kementerian/ lembaga terkait untuk dapat diberikan sanksi terhadap PNS tersebut,” beber Tjahjo 

    Mantan Sekjen PDI Perjuangan ini menambahkan, pemberian sanksi kepada PNS yang telah divonis bersalah dan telah inkracht tersebut harusnya diberhentikan dengan tidak hormat. Tjahjo pun telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 180/6867/SJ tentang Penegakan Hukum Terhadap ASN Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi tertanggal 10 September 2018 kepada bupati/wali kota. Ada tiga poin yang ditegaskan dalam Surat Edaran tersebut.

    Pertama, bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa dengan demikian korupsi merupakan kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan sanksi yang tegas bagi yang melakukannya khususnya dalam hal ini ASN, untuk memberikan efek jera.

    Kedua, memberhentikan dengan tidak hormat ASN yang korupsi dan telah mendapatkan putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap.

    Ketiga, dengan terbitnya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

    Dalam acara tersebut juga dilaksanakan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Mendagri, Menteri PAN RB dan Kepala BKN terkait penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

    Turut hadir dalam acara Rakor dan Penandatanganan SKB tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo, Komisioner KSN Made Suwandi, Deputi Pencegahan KPK RI Pahala Nainggolan, para Eselon I dan II Kemendagri, para Sekretaris Daerah Provinsi di seluruh Indonesia, dan para Sekretaris daerah kabupaten/kota seluruh Indonesia. (HRM/FIN)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here