Korupsi Dapen Pupuk Kaltim, Jampidsus: Pada Waktunya Ada Tersangka

FIN.CO.ID, JAKARTA – Sejumlah pensiunan karyawana PT Pupuk Kaltim menggeruduk kantor perwakilan perusahaan di Jalan Kebin Sirih Jakarta beberapa waktu lalu. Aksi unjukrasa itu menuntut pembayaran dana pensiun dan penyelesaian kasus dugaan penyelewengan pengelolaan dana pensiun di perusahaan plat merah tersebut.

Lalu bagaimana perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana pensiun PT Pupuk Kaltim di Kejaksaan Agung? Hingga saat ini penyidik pidana khusus Kejakaaan Agung, tengah memeriksa 32 orang sebagai saksi terkait kasus tersebut guna mencari siapa pihak yang paling bertanggung jawab untuk dijadikan tersangka dalam pengelolaan dana pensiun di PT Pupuk Kaltim tersebut. Jadi hingga kini penyidik belum menetapkan tersangkanya.

Dikonfirmasi hal ini, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Adi Toegarisman mengatakan tim penyidik masih melakukan proses penanganan kasus dugaan korupsi dana pensiun tersebut. “Sampai sekarang masih di proses penyidik,” katanya di Kejaksaan Agung, Senin (6/7).

Lalu soal siapa pihak calon tersangka yang sudah di ‘kantongi’ tim penyidik untuk dimintai pertanggung jawaban hukum. Mantan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) ini masih merahasiakan hal tersebut. “Saya kira engga usah gunakan istilah mengantongi, jadi kan proses hukum tetap berjalan,” jelasnya.

Namun, lanjut Adi, pada waktu yang tepat dan seluruh alat buktu sudah kuat penetapan tersangka nantinya akan dipublikasikan karena kasus dugaan korupsi dana pensiun ini menjadi peehatian Kejaksaan. “nanti saat waktunya kita tetapkan siapa tersangkanya, sya kira seauai dengan prosedur yang ada nanti pada waktunya ketika sudah ada bukti yang kuat kita akan tetapkan tersangkanya,” tegasnya.

Disinggung soal adanya mantan karyawan yang berdemo menuntut dana pensiun, Adi Toegarisman mengartikan penanganan kasus dana pensiun Pupuk Kaltim mendapatkan perhatian dari publik. “Saya kira proses yang kita sedang jalani mendapatkan perhatian dari mereka, engga apa apa, kita kan menegakan hukum. Apapun itu kan masuk keuangan negara,” tegasnya.

Dia berharap, pimpinan perusahaan negara bisa menjadikan contoh kasus pengelolaan dana pensiun yang ditangani Kejakaaan Agung untuk mencegah adanya penyelewengan pengelolaan dana pensiun di setiap perusahaan yang dipimpinnya.

“Mudahan dengan ada contoh dua kasus dapen, pertamina, pupuk kaltim, mudah mudahan an yang lain tidak tetjadi sedemikian rupa, peringatan untuk kita semua. Itu maksudnya efek dari penegakan hukum tidak hanya objek tapi pada hal hal lain juga,” tutupnya.

Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman menilai penangan kasus pengelolaan dana pensiun di perusahaan plat merah oleh Kejakaaan biaa dijadikan contoh para pimpinan perusahaan negara. “Jangan sampai ada perusahaan negara kelola dana pensiun seenak udelnya, kan ada contoh kasusnya, ini harus jadi perhatiaan,” katanya di Jakarta.

Boyamin juga menyarankan jika memang ada keraguan setiap perusahaan plat merah dalam mengambil keputusan soal oengelolaan dana pensiun, lebih baim libatkan aparat penegak hukum sebelum terjadi kesalahan pengelolaan yang berakhir dengan dugaan tindak pidana korupsi. “Libatkan sejak awal itu lebih baik, jangan nanti sudah ada ditindak penegak hukum baru sadar,” tutupnya.

Awal Agustus 2018 lalu, Penyidik memeriksa mantan Ezrinal Aziz selaku mantan Direktur Utama Dana Pensiun PT. Pupuk Kalimantan Timur, Chaerul Sanusi, SE selaku Manager Investasi Dana Pensiun PT. Pupuk Kalimantan Timur dan Eko Warjaya selaku Staf Investasi Dana Pensiun PT. Pupuk Kalimantan Timur.

Saksi Ezrinal Aziz saat diperiksa menerangkan proses investasi dana pensiun PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam bentuk saham maupun property (apartement). Lalu saksi Chaerul Sanusi, SE menerangkan proses investasi saham LCGP dan DAJK oleh dana pensiun PT. Pupuk Kalimantan Timur. Eko Warjaya menerangkan mengenai proses investasi saham LCGP dan DAJK oleh dana pensiun PT. Pupuk Kalimantan Timur.

Sebelumnya, Direktur Utama PT. OSO Sekuritas, Hamdriyanto juga diperiksa penyidik sebagai saksi. Hamdriyanto menerangkan mengenai transaksi jual beli saham Dana Pensiun PT. Pupuk Kalimantan Timur melalui PT. OSO Sekuritas.

Penyidik juga memeriksa tiga orang saksi lainnya, Fery Sudjono selaku Direktur Utama PT. Henan Putihrai, Tjie Sioek Tjin selaku Direktur Utama PT. NISP Sekuritas dan Manik Lestari selaku Equility Sales PT. Mega Capital Sekuritas.

Saat diperiksa, Fery Sudjono menerangkan mengenai transaksi jual beli saham DAJK dan LCGP melalui PT. Henan Putihrai Sekuritas tahun 2014 – 2015. Saksi Tjie Sioek Tjin menerangkan mengenai transaksi jual beli saham LCGP tahun 2012 dan 2015 maupun saham DAJK tahun 2014 – 2015 melalui PT. NISP Sekuritas. Lalu Manik Lestari menerangkan mengenai transaksi jual beli saham DAJK tahun 2014 melalui PT. Mega Capital Sekuritas.

Penyidik juga telah memeriksa Mantan Direktur Utama Dana Pensiun PT. Pupuk Kalimantan Timur, Ezrina Aziz. Saat diperiksa dihadapan tim penyidik, bekas orang nomor satu di Dana Pensiun PT Pupuk Kaltim itu menerangkan mengenai proses investasi dana pensiun PT. Pupuk Kalimantan Timur.

Penyidik juga memeriksa satu persatu petinggi di Dana Pensiun PT. Pupuk Kalimantan Timur, Direktur Utama Dana Pensiun PT. Pupuk Kalimantan Timur, Surya Madya juga diperiksa penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung terkait kasus ini.

Selain itu petinggi Dapen PT Pupuk Kaltim yang sudah diperiksa yakni Eko Warjaya selaku Staf Bagian Investasi Dana Pensiun PT. Pupuk Kalimantan Timur, Chaerul Sanusi, SE selaku Manager Investasi Dana Pensiun PT. Pupuk Kalimantan Timur dan Yolios Rafli selaku matan Dewan Pengawas Dana Pensiun PT. Pupuk Kalimantan Timur.

Dalam pemeriksaan Dirut menerangkan mengenai proses dalam melakukan investasi dana pensiun dan keadaan saat ini saham-saham yang di investasikan. Penyidik juga telah memeriksa Djafar Lingkaran selaku Komisaris PT. Anugerah Pratama Internasional dan Wicaksono selaku Direktur PT. Anugerah Pratama Internasional.

Saat siperiksa, saksi Djafar Lingkaran menerangkan mengenai investasi saham dana pensiun PT. Pupuk Kalimantan Timur yang berada di PT. Dwi Aneka Jaya Kemasindo.

Sedangkan sakso Wicaksono menerangkan mengenai investasi saham dana pensiun PT. Pupuk Kalimantan Timur yang berada di PT. Dwi Aneka Jaya Kemasindo.

Kasus ini berawal, Dana Pensiun PT. Pupuk Kalimantan Timur (DP-PKT) dengan PT. Anugerah Pratama Internasional (PT. API) dan PT. Strategis Management (PT. SMS) telah melakukan perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham PT. Dwi Aneka Jaya Kemasindo (PT. DAJK) dan PT. Eurekaa Prima Jakarta (LCGP) yang dapat dikategorikan sebagai repurchase agreement (repo) dimana pembelian repo bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 199/PMK-010/2008 tentang Investasi dana pensiun.

Bahwa akibat dari transaksi repo, Dana Pensiun PT. Pupuk Kalimantan Timur mengalami kerugian diperkirakan sebesar Rp. 229.883.141.293 (dua ratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta seratus empatpuluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang tidak bisa dikembalikan oleh PT. Anugerah Pratama Internasional dan PT. Strategis Management.(LAN/FIN)