Bawaslu Ingatkan Parpol Tidak Calonkan Caleg Koruptor dan Narkoba

FIN.CO.ID, Jakarta – Bawaslu mengadakan audiensi ke kantor DPP Partai Golkar terkait sosialisasi pengawasan pencalonan Pileg dan Pilpres 2019. Dalam kesempatan itu, Bawaslu menghimbau kepada partai politik peserta Pemilu 2019 agar tidak mengusulkan mantan napi koruptor agar tidak merusak tahapan yang akan dijalankan partai dalam Pemilu 2019.

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, dalam konteks pendaftaran pencalonan calon anggota DPR dan DPRD yang sudah dimulai ini, kami (Bawaslu) menghimbau kepada seluruh parpol tidak mencalonkan orang yang memiliki riwayat terjerat kasus hukum terutama korupsi. Hal tersebut lanjut Abhan merupakan langkah pencegahan yang dilakukan penyelenggara agar tahapan pencalonan ketika dimulai tidak rawan muncul sengketa.

“Ini upaya untuk mengantisipasi semgketa. Kalau banyak sengketa, nanti kami disibukan persoalan menyelesaikan persoalan sengketa proses sehingga nanti pengawasannya bisa capek,” ujar Abhan di DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat, Senin (2/7).

Meski begitu, Abhan menyatakan bahwa PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota dalam Pemilu 2019 telah melanggar UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Karena dalam UU Pemilu tidak dijelaskan secara rinci tentang pelarangan mantan napi korupsi, yang ada hanya mantan napi narkotika dan kejahatan seksual terhadap anak saja.

Ia bahkan menegaskan, sikap Bawaslu dari awal ketika rapat konsultasi dengan Komisi II DPR, bersama KPU dan Pemerintah sudah tegas menolak adanya aturan napi eks koruptor nyaleg. Dan seharusnya KPU sebagai pelaksana UU dalam membuat aturan haruslah mengacu pada UU Pemilu.

Menurutnya, UU Pemilu tidak memuat norma mengenai pelaku tindak pidana korupsi dilarang mendaftarkan diri sebagai calon legislatif. Selain itu, menurut dia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan segala aturan di bawah UU, mekanismenya harus diundangkan di dalam lembaran negara.

“Bahwa kami (KPU dan Bawaslu) adalah pelaksana UU. Maka itu, aturan yang kita buat harus mengacu pada UU 7/2017,” tegasnya.

Sejauh ini, setelah penetapan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019, langkah Bawaslu hanya memberikan imbauan kepada parpol peserta Pemilu 2019. Dia menambahkan, imbauan itu berupa agar partai politik tidak mengusung calon-calon bermasalah termasuk calon-calon mantan narapidana kasus korupsi.

“Itu imbauan moral kami. Persoalannya adalah imbauan itu harus tertib. Bahwa karena kami tau ada celah seperti itu, maka langkah himbauan moral ini yang kami lakukan,” tambahnya.

Di kesempatan yang sama, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengapresiasi kedatangan Bawaslu beserta jajaranmya sebagai wujud untuk menciptakan penyelenggaraan pemilu yang baik, bersih, jujur dan adil. Hal tersebut ungkap Airlangga salon menunjukkan kematangan penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu semakin matang dalam berdemokrasi.

Kemudian Airlangga menjelaskan, bahwa partainya telah menyiapkan calon anggota legislatif yang berintegritas, dimana Golkar telah menyelenggarakan fungsi orientasi dengan memperhatikan calon yang diusung mewakili persyaratan gender. Lalu Golkar mengusulkan seluruh anggota DPR yang jumlahnya ketika mencaleg dua kali lipat dari pemilu tahun 2014.

“Dalam pencalonan pemilu kami menghindari hal-hal yang berpotensi melanggar aturan,” kata Airlangga.

Ia juga mewanti-wanti proses perhitungan pada saat pemilu 2019 nanti, karena Pemilu 2019 dijalankan Serentak maka ketika proses perhitungan pun akan didahului perhitungan untuk surat suara presiden lalu kemudian diikuti legislatif, baik DPR, DPD dan DPRD. (Agt/FIN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here