Al-habsy Dukung Pernyataan SBY Soal Keberpihakan Aparat di Pilkada Serentak

FIN.CO.ID, JAKARTA – Tudingan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait ketidak netralan aparat keamanan di Pilkada serentak 2018 diklaim bukanlah omong kosong. Psalnya, pernyataan tersebut justru memperkuat tudingan ketidaknetralan Polri seiring pengangkatan Komjen Pol M Iriawan sebagai penjabat (Pj) gubernur Jawa Barat.

Menanggapi penyataan SBY, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboebakar Al-Habsy menurutkan, aparat keamanan perlu meneguhkan sikap netralitas Polri dalam penyelenggara Pilkada nanti. “Oleh karena itu, dirasa perlu untuk kembali meneguhkan sikap netralitas Polri dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2018,” kata Al-Habsy lewat pesan tertulisnya, Selasa (26/6).

Politikus asal Kalimantan ini mengatakan, Pilkada serentak 2018 ini sangatlah terbuka dengan adanya perkembangan teknologi dan media sosial yang sangat progresif dan dinamis. Olehnya itu, ketidak netralitas aparat keamanan akan terdokumentasi oleh masyarakat. “Supaya dapat dihindari pula langkah-langkah yang dapat dinilai bermuatan politis,” jelasnya.

Lebih lanjut Al-Habsy, netralitas aparat keamanan ini sudah tercantum dalam aturan hukum Pasal 30 ayat 2 hingga ayat 4 UUD 1945 menegaskan bahwa TNI dan Polri harus netral karena tugas mereka sangat strategis. Tak sampai disitu, lanjut Al-Habsyi, Pasal 10 Ketetapan MPR Nomor  VII/MPR/2000 yang mengatur Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

Netralitas Korps Bhayangkara di politik juga diatur dalam Pasal 28 ayat 1, 2, dan 3 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Hal serupa juga ditegaskan dalam Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Bahkan, ada Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang secara teknis mengatur kewajiban dan larangan bagi polisi dalam kehidupan politik. Dalam salah satu pasal Peraturan Kapolri itu diatur mengenai sanksi bagi anggota Polri yang melanggar kode etik profesi itu.

Aturan ini diperkuat dengan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/7/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014 tentang Pedoman Netralitas anggota TNI dalam Pemilu dan Pilkada. “Hal itu semua seharusnya sudah cukup menjadi pedoman yang cukup komplit untuk anggota Polri dalam menjaga netralitasnya dalam pilkada serentak 2018,” tutupnya. (RBA/FIN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here