RUU Terorisme Masih Menunggu Lobi-Lobi Politik 

FIN.CO.ID, JAKARTA – Rapat Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-Undang (RUU) Terorisme Nomor 15 Tahun 2003 belum mendapat titik terang untuk disahkan. Pasalnya, fraksi Partai Politik (Parpol) dalam Pansus masih ada yang tidak sepakat dengan defenisi terorisme yang dikemukakan oleh Pemerintah.

Sebagaimana dikemukakan oleh Pemerintah terkait defenisi terorisme itu, bila ada tindak kejahatan yang bisa  menimbulkan ketakutan masif, yang bisa menimbulkan korban, yang bisa merusak objek vital yang strategi, juga yang mengancam kemanan negara dan punya tujuan politik. Namun, defenisi ini ditolak oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Atas dasar penolakan ini, Pansus RUU Terorisme akan mengadakan lobi-lobi untuk memastikan semua fraksi satu suara dalam defenisi terorisme, agar pengesahan RUU Terorisme ini bisa berlangsung di sidang Paripurna pada, Jumat (25/5) besok.

“Rapat Timsus ini yang merupakan bagian kecil dari Pansus Terorisme ini, menyepakati adanya dua rumusan definisi yang dijadikan sebagai alternatif 1 dan 2, dimana kemudian di rapat pleno antara Pansus dan Pemerintah akan diputuskan, alternatif mana yang akan dipergunakan,” kata Anggota Pansus RUU Terorisme dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani, Rabu (23/5).

Dikatakan Arsul Sani, PDIP dan PKB menolak definisi terorisme ini lantara ada frase motif politik, ideologi atau gangguan keamanan. Untuk itu, lobi-lobi perlu dilakukan oleh fraksi dalam Pansus untuk mendapat alternatif dan dijadikan pilihan.

“Tentu antara sore ini dengan rapat besok itu akan terjadi pembicaraan, lobi-lobi, karena kalau kita lihat tadi 8 Fraksi memilih alternatif dua dimana definisi tersebut dalam batang tubuh ada frase motif politik, ideologi atau gangguan keamanan. Sementara alternatif satu tidak ada tambahan tersebut, hanya dua fraksi yang mempertahankan bahwa definisi itu tidak perlu ada frase motif politik, ideologi atau gangguan keamanan, yakni PDIP dan PKB,” ujarnya.

“Tentu kami berharap sepanjang sisa waktu sampai dengan besok kami melakukan pleno Pansus akan terjadi lobi-lobi, terutama kepada dua fraksi agar alternatif yang kedua inilah yang menjadi pilihan, karena semua itu yang mengakomodasi semua kepentingan fraksi di DPR berdasarkan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat terkait definisi terorisme itu,” tambahnya.

Lanjut Anggota Komisi III DPR RI itu, jika proses lobi-lobi untuk menyatukan persepsi soal definisi terorisme ini selesai, maka akan diputuskan pada rapat pleno besok, Kamis (24/5) bersama Pemerintah dan bisa dilanjutkan dengan pengesahan RUU Terorisme pada, Jumat (25/5).

“Kalau besok tentu bisa kita putuskan dalam rapat pleno Lansus dengan Pemerintah, maka itu merupakan pengambilan keputusan tingkat pertama dalam pembahasan RUU Terorisme ini. Kemudian kalau hari Jumat dijadwalkan rapat Paripurna, ya terbuka untuk kemudian UU ini disahkan dalam rapat Paripurna,” jelasnya. (RBA/FIN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here